Bangkok (ANTARA News) - Para demontran anti-Thaksin yang dipimpin Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) pada Rabu (22/3) malam mengultimatum kepada pemangku jabatan Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra mundur dalam waktu 24 jam atau bakal menghadapi aksi yang mendepak dari kantornya. Sondhi Limthongkul, kembali menentang Thaksin dan mengumumkan ultimatum setelah suatu pertemuan anggota-anggota inti PAD pada Selasa malam saat ia pertama kali mengultimatum Thaksin untuk segera mundur dalam tempo 46 jam. "Kami akan memberikan Thaksin kesempatan terakhir ini untuk mundur dan memberikan cara bagi negara melakukan reformasi politik kedua. Jika dia menolak dan tetap pada posisinya, maka kami akan menentukan tindakan selanjutnya untuk mendepaknya," katanya. Suriyasai Katasila, seorang koordinator koalisi anti-Thaksin menandaskan bahwa PAD telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan PM mundur dalam tempo 48 jam pada Selasa malam, dan diulangi lagi keesokan harinya. Selain itu, pihaknya juga akan membentuk kelompok kerja untuk menghimpun pendapat-pendapat para akademisi dan orang-orang berpengalaman bagaimana cara memecahkan kebuntuan politik saat ini, yang akan mereka gunakan untuk mengemas suatu kesepakatan bersama dalam demonstrasi massa mendatang yang dijadwalkan 25 Maret, ucapnya. Sebelumnya, Mayjen (Purn) Chamlong Srimuang, salah seorang dari lima anggota inti PAD diundang anggota umum untuk menandatangani suatu petisi yang akan disampaikan kepada Raja Bhumibol Adulyadej, dan memohon kesediaan raja untuk mengganti Thaksin dengan pemangku jabatan PM baru. Ketika berdemo di kawasan Silom dan bursa efek Thailand (SET) Selasa pagi, para anggota inti PAD juga diundang para anggota umum untuk ambil bagian dalam demonstrasi massal yang direncanakan di Jembatan Makhawan pada 25 Maret, untuk menunjukkan kekuatan rakyat menuntut Thaksin mundur. Suriyasai mengakui bahwa Mayjen (Purn) Chamlong Srimuan kemungkinan ditampilkan untuk mengimbau kerajaan menunjuk perdana menteri dalam diskusi pada pertemuan itu. Tapi, hal itu tidak dijadikan topik utama diskusi. Dia menambahkan, suatu usulan dibawa para demonstran anti-Thaksin ke Baan Chan Song La, kota tempat tinggal Thaksin, juga hanya menjadi pendapat pribadi Chamlong. Chamlong adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Thailand yang ikut menentukan jatuhnya PM Suchinda Krapayoon pada medio 1990-an. Purnawirawan jenderal berbintang tiga itu selepas dinas militernya aktif menjadi politisi dan sempat menjadi penasehat Thaksin. Masyarakat Thailand banyak yang menjadi penentang Thaksin, pensiunan perwira tinggi polisi Thai, lantaran beberapa bulan lalu terbukti melakukan penjualan perusahaan telekomunikasi milik keluarganya ke pihak Singapura tanpa mengenakan pajak. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006