"Taman Nasional Komodo semestinya menjadi destinasi inklusif bukan eksklusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari dan melihat salah satu keajaiban dari tujuh keajaiban yang dicatat dunia," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.Kupang (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Inche Sayuna menginginkan obyek wisata Taman Nasional Komodo tetap jadi destinasi inklusif yang bisa diakses semua orang.
"Taman Nasional Komodo semestinya menjadi destinasi inklusif bukan eksklusif karena dapat menjauhkan publik yang ingin mempelajari dan melihat salah satu keajaiban dari tujuh keajaiban yang dicatat dunia," katanya ketika dihubungi di Kupang, Senin.
Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang sempat diwarnai pro dan kontra akibat kebijakan kenaikan tarif masuk mencapai Rp3,7 juta.
Ia mengatakan Taman Nasional Komodo sejak awal diposisikan sebagai destinasi publik sehingga ke depan juga seperti demikian sehingga semua orang berkesempatan berwisata ke sana.
Menurut dia, destinasi yang bersifat inklusif bukan berarti tidak mengabaikan konservasi kawasan namun bisa disiasati dengan pembatasan kunjungan.
"Artinya jumlah dan waktu kunjungan wisatawan bisa dibatasi sehingga tidak ada kunjungan yang membeludak yang bisa mengancam ekosistem di sana," katanya.
Inche Sayuna mengatakan pembatasan tersebut merupakan langkah yang lebih rasional dari pada menaikkan harga tiket secara signifikan yang menyulitkan masyarakat untuk berwisata ke Taman Nasional Komodo.
Menyinggung terkait polemik kebijakan kenaikan tarif Taman Nasional Komodo sebelumnya, Inche mengatakan bahwa setiap aturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan perlu memiliki ruang uji publik yang cukup.
Sebelum maupun setelah diberlakukan aturan perlu dihadirkan perlu diuji untuk mengukur sejauh mana kebijakan diterima secara baik oleh berbagai lapisan masyarakat.
"Jadi perlu dipertimbangkan secara matang, apalagi sebuah kebijakan yang tidak populis dan cenderung merugikan rakyat banyak," katanya.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
