Pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut UMKM. Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk imporBandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat menyiapkan data perdagangan dalam negeri, khususnya menyangkut Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut UMKM. Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor," kata Gubernur Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara Peringatan Hari Nasional UMKM Tahun 2022, di Kota Bandung, Jumat.
Gubernur Ridwan Kamil mengatakan saat situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung barang-barang luar negeri.
"Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak terjebak negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri," kata dia.
Oleh karenanya Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi, terutama menyangkut UMKM, agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.
"Sehingga saat kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari China," katanya. Pihaknya memastikan kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam merevitalisasi UMKM.
Baca juga: BI ajak seluruh pemangku kebijakan integrasi data UMKM dan pariwisata
Gubernur Ridwan Kamil mencontohkan sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut.
"Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada," katanya.
Menyikapi permintaan Gubernur Ridwan Kamil tersebut, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki memastikan pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM, salah satunya dengan mendata setiap potensi yang ada di masing-masing daerah.
"Kami perlu data antar-daerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat," kata Menteri Teten.
Ia mengakui menyadari optimalisasi sektor UMKM dalam negeri ini akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Kalau Rp400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi1,58 persen atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru," katanya.
Baca juga: Teten ajak masyarakat beli produk UMKM di tengah ancaman resesi dunia
Baca juga: Kemenkop targetkan tahun ini rilis sistem informasi data tunggal KUMKM
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
