Ia menyampaikan penurunan pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2022, antara lain dipicu turunnya dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp310 miliar.
"Ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19, ditambah pemerintah pusat tengah fokus membangun proyek-proyek strategis, seperti Ibu Kota Negara (IKN)," kata Gubernur Ansar usai menyampaikan rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2022 di kantor DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (15/8).
Selain itu, proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah berupa hasil pengelolaan hak dan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mencapai target.
Namun demikian, untuk realisasi pendapatan dari pajak daerah diklaim naik sebesar Rp89 miliar atau 7,81 persen.
"Lain-lain pendapatan daerah yang sah, khususnya retribusi izin penggunaan tenaga kerja asing, juga naik sebesar Rp6 miliar lebih atau 501,11 persen," ujar Ansar.
Sedangkan belanja daerah di APBD Perubahan 2022 diproyeksikan turun sebesar Rp41,983 miliar dari nilai semula sebesar Rp3,870 triliun menjadi Rp3,828 triliun. Kemudian, adanya belanja tambahan daerah sebesar Rp28,495 miliar.
Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah diproyeksikan turun sebesar Rp39,485 miliar, dari semula Rp390 miliar menjadi Rp350,514 miliar.
Kondisi ini, menurut Ansar, akibat adanya penyesuaian Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) berdasarkan audit sebesar Rp39,485 miliar, dari target awal sebesar Rp210 miliar menjadi Rp170,514 miliar.
Silpa ini terdiri dari dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Dana Bagi Hasil (DBH) reboisasi, hingga dana pinjaman oleh PT SMI ke pemerintah daerah senilai Rp180 miliar, masih tetap dianggarkan pada penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022.
"Pinjaman PT SMI itu untuk pembiayaan beberapa proyek strategis di Kepri. Dalam pekan ini kita akan lakukan MoU untuk pencairan dananya," ujar Ansar.
Sementara, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan menerima rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022.
Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan bersama oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.
Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang diakomodir dalam APBD Perubahan 2022 ini diharapkan bisa merancang program dan kegiatan prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Pembahasannya bakal dipercepat terus agar bisa disahkan tepat waktu," ucap Jumaga.
Pewarta: Ogen
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
