Kuala Lumpur (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak seluruh warga Negara Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia agar ikut menjaga ketertiban di mana pun mereka berada. "Di mana pun berada, agar menjaga negeri ini, sama juga menjaga negara kita. Kita harus taat pada aturan yang ada di sini," kata Wapres Jusuf Kalla saat berdialog dengan ratusan WNI yang berada di Malaysia di KBRI Kuala Lumpur, Kamis. Menurut Wapres, di mana pun berada, maka seluruh WNI harus tetap ikut menjaga ketertiban dan keamanan. Wapres mencontohkan jika berada di Jakarta pun, harus juga tetap mengikuti aturan yang berlaku di DKI Jakarta, apalagi ketika sedang berada di negeri orang. Dalam penjelasannya Wapres mengatakan hubungan sejarah maupun ekonomi antara Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung sangat lama dan panjang. Oleh karena itu, hubungan baik yang telah berlangsung lama tersebut harus tetap dijaga. "Hubungan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dalam bentuk berperilaku yang baik," kata Wapres Jusuf Kalla yang saat dialog didampingi Dubes RI untuk Malaysia, Rusdihardjo. Meskipun demikian, Wapres mengakui bahwa selalu ada masalah-masalah dalam hubungan bilateral. Ia mencontohkan adanya beberapa masalah dalam soal Tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Namun Wapres menganggap masalah TKI sebagai sebuah persoalan kecil. "Betul ada sedikit kerikil-kerikil, itu biasa dalam hubungan dua negara," kata Wapres. Oleh karena itu, untuk melanggengkan hubungan sejarah yang sudah berlangsung amat panjang tersebut, tambah Wapres, maka hubungan ekonomi harus berlangsung dengan baik. Sebelum melakukan dialog dengan WNI yang bermukim dia Malaysia, Wapres menyempatkan diri untuk menyaksikan dan menyalami beberapa TKI yang bermasalah yang ditampung di KBRI. Paling tidak pada saat ini ada 166 TKI bermasalah yang sedang ditangani dan ditampung di KBRI. Sementara saat berdialog, beberapa WNI mendesak pemerintah untuk membebaskan fiskal bagi para TKI yang akan per ke luar negeri. Atas desakan tersebut, Wapres menjelaskan bahwa fiskal pada dasarnya adalah pajak yang dipanjar. Dan fiskal saat ini masih sangat diperlukan untuk menambah pendapatan negara. Saat melakukan pertemuan dengan Wakil PM Malaysia, Dato` Mohammad Najib, telah dicapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia mengenai tiga hal, yakni akan segera dilakukan penandatanganan MoU soal TKI pembantu rumah tangga, disepakatinya kerja sama peningkatan ekonomi khususnya untuk perkebunan kelapa sawit dan diperbolehkannya Indonesia mengirimkan tenaga guru untuk memberikan pendidikan kepada para anak-anak TKI yang berada di Malaysia. (*)

Copyright © ANTARA 2006