"Kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat, dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pentingnya pembangunan kebudayaan untuk mewujudkan politik yang bermartabat karena dinilai dapat menjadi kontrol politik. Oleh karena itu, pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik.
Menurut Lestari, budaya bukan sebuah konsep abstrak tetapi sebuah realitas yang berwujud cara hidup suatu kelompok masyarakat. Dari cara hidup itu, terbentuk karya-karya intelektual, perumusan nilai moral, tatanan kehidupan yang diwariskan turun-temurun.
Bersumber dari dinamika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila sebagai norma dasar merupakan wajah kebudayaan Indonesia yang memungkinkan pelestarian identitas kelompok sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Ke-Indonesia-an.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pembangunan budaya untuk pengembangan politik
Baca juga: BRIN: Perlu budaya politik demokratis agar demokratisasi berjalan baik
Dengan demikian, setiap dinamika bernegara termasuk berpolitik dalam konteks Indonesia mesti bertolak dari sumber nilai dan norma utama kemanusiaan dan kebudayaan Indonesia, ujar Rerie sapaan akrabnya.
Di tengah arus modernisasi politik cenderung mengesampingkan nilai kemanusiaan. Padahal, dinamika manusia di setiap sektor kehidupan selalu berorientasi untuk kebaikan manusia untuk kesejahteraan masyarakat, guna mencapai cita-cita bersama.
Menurut Rerie, kesadaran mutlak perlu ditanamkan kepada setiap warga negara bahwa budaya merupakan representasi seluruh diri manusia yang utuh, dan politik adalah cara untuk menempatkan manusia pada kedudukan tertinggi melalui semangat politik kebangsaan.
Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan berpendapat budaya tidak hanya menghibur tetapi bisa mencairkan suasana di tengah polarisasi politik yang terjadi di masyarakat.
"Budaya harus memiliki peran yang dapat menyatukan masyarakat," ujarnya.
Artinya, partai politik yang memiliki peran langsung atau tidak langsung harus memperhatikan perkembangan budaya di Indonesia dalam bentuk kebijakan yang memungkinkan budaya berkembang dengan baik.
Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan terdapat 10 objek budaya yang diamanatkan untuk diperhatikan. Di antaranya adat istiadat, manuskrip, olahraga tradisional, bahasa dan ritus.
Ia mengatakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan sebagai salah satu produk politik dalam bentuk kebijakan yang bertujuan mendorong pelestarian kebudayaan yang dimiliki.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
