"Tantangan kita itu bukan lagi soal memastikan transisi demokrasi berjalan dengan baik, tetapi lebih dari itu adalah menghubungkan demokrasi dengan kesejahteraan," kata Arie seusai peluncuran Pojok Bulaksumur di selasar tengah Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Jumat.
Menurut Arie, agar pemilu mampu menghubungkan demokrasi dengan cita-cita kesejahteraan rakyat diperlukan perbaikan dengan menghindari politik biaya tinggi.
Dengan politik biaya tinggi, kata dia, parpol hanya berfokus pada transaksi dengan mematok mahar politik.
Baca juga: Pakar: Jangan sampai kebocoran data pemilih ganggu Pemilu 2024
Baca juga: Kapolri minta tak ada polarisasi pada Pemilu 2024
"Menghubungkan demokrasi dengan kesejahteraan kuncinya pada pemilu. Kalau mau menghubungkan demokrasi dengan cita-cita kesejahteraan maka kurangi politik biaya tinggi," ujar dia.
Selain itu, lanjut Arie, parpol juga hanya mementingkan aspek popularitas dari figur yang hendak didukung sebagai kandidat capres.
"Pemilu ini harus diperbaiki karena dari situ akan menjadi pintu masuk kekuasaan atau pemerintahan ke depan apakah semakin baik atau tidak," kata Arie yang juga Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni ini.
Arie mengatakan agar demokrasi bisa terhubung dengan kesejahteraan, Pemilu 2024 wajib menjauhi politik identitas yang biasanya memanfaatkan sentimen agama maupun etnis.
"Mereproduksi politik identitas, agama, etnis tidak akan membuat demokrasi semakin tumbuh berkembang, tapi justru mengalami kemunduran," ucap dia.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
