Agar kita bisa mencapai implementasi strategi ambisius jangka panjang Indonesia untuk rendah karbon dan tahan iklim, kita pasti membutuhkan dukungan secara nyataJakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak semua pihak baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum untuk mengurangi emisi karbon dalam rangka mencegah terjadinya perubahan iklim di masa depan.
Dalam sambutannya pada HSBC Summit 2022 Powering The Trantition to Net Zero yang dipantau di Jakarta, Rabu, dia mengatakan semua pihak harus membantu komitmen pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia dalam upaya mengurangi emisi karbon.
Melalui Paris Agreement, dia menjelaskan pemerintah telah berkomitmen mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dalam rangka mencegah terjadinya perubahan iklim di masa depan.
“Agar kita bisa mencapai implementasi strategi ambisius jangka panjang Indonesia untuk rendah karbon dan tahan iklim, kita pasti membutuhkan dukungan secara nyata. Ini sangat bergantung pada dukungan semua pemangku kepentingan, dan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya pemerintah sendiri,” kata Sri Mulyani.
Dia mengatakan perubahan iklim akan menyebabkan bencana kekeringan, banjir, badai, hingga kenaikan permukaan air laut, sehingga nantinya dapat berdampak secara langsung terhadap lingkungan, sosial hingga perekonomian.
Dia melanjutkan meningkatnya emisi gas rumah kaca sebesar 4,3 persen setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2018, telah menyebabkan permukaan air laut di Indonesia meningkat rata-rata sebesar 0,8 hingga 1,2 centimeter (cm) per tahun.
“Beberapa indikator perubahan iklim seperti emisi gas rumah kaca, rata-rata suhu permukaan dan tinggi muka air laut menunjukkan urgensi untuk segera memulai perubahan iklim,” kata Sri Mulyani.
Dia memperkirakan potensi kerugian ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh perubahan iklim dapat mencapai 0,62 hingga 3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030.
“Kerugian ekonomi akibat krisis iklim ini akan mencapai 0,5 persen dari PDB pada tahun depan (2023), dan dampaknya terhadap manusia dan ekosistem di seluruh dunia akan lebih signifikan,” kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp89,6 triliun atau 3,6 persen dari total belanja pemerintah dalam aksi mitigasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim setiap tahunnya.
Baca juga: PLN siapkan strategi mitigasi perubahan iklim
Baca juga: Kementerian ESDM: Bangunan hijau berkontribusi turunkan emisi karbon
Baca juga: IPA Convex 2022 angkat topik target produksi migas dan penurunan emisi
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
