Khofifah menyerahkan secara simbolis program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) kepada lima orang, pembebasan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 100 persen untuk pengemudi mikrolet lima orang dan tukang ojek sebanyak lima orang.
"Saya ingin memastikan program perlindungan sosial penanganan dampak inflasi dan kenaikan harga BBM yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jatim dapat tersalurkan lancar dan tepat sasaran," katanya di Kabupaten Jember.
Baca juga: Sebanyak 97 ribu KPM di Kabupaten Ngawi terima BLT BBM
Ia mengatakan skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim dalam program perlindungan sosial akibat dampak inflasi dan kenaikan harga BBM ini sebesar Rp257 miliar yang terdiri atas berbagai jenis bantuan.
"Jadi, dari Rp257 miliar itu, antara lain sektor yang barangkali sangat baru, seperti pembebasan pokok pajak 100 persen untuk angkot dan ojek yang tadi diberikan. Memang ojek sebagian besar ada di Surabaya Raya, tetapi kami sedang menyisir juga di daerah-daerah seperti di Jember ini," tuturnya.
Untuk program ASPD berat, yakni penyandang disabilitas yang lebih dari dua disabilitas, Khofifah mengatakan pada dasarnya ASPD ini sudah mendapatkan intervensi dari Pemprov per bulan sebesar Rp300.000, namun dalam program perlindungan sosial itu, mereka kembali menerima bantuan sosial top up sebesar Rp600.000.
"Harapan kami keluarga yang harus memberikan perawatan pada penyandang disabilitas berat itu bisa didukung oleh bantuan sosial ASPD ini. Kemudian untuk nelayan, Insya Allah besok saya akan ke Puger, Jember dan upaya untuk bisa mengendalikan dampak inflasi dan kenaikan harga BBM,” terangnya.
Terkait program zakat produktif, Khofifah mengatakan program zakat produktif ini sudah dilaksanakan sejak beberapa bulan terakhir, bahkan sebelum harga BBM naik, dimana Pemprov Jatim bersama instansi terkait, seperti Baznas dan BUMD rutin memberikan bantuan terutama bagi para pelaku usaha ultra mikro.
Baca juga: Gubenur Jatim minta kepala daerah percepat pencairan BLT desa
Baca juga: Pemprov Jatim siap distribusikan BLT dana desa Rp2,32 triliun
Ia menjelaskan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan BBM lainnya, yakni Pemprov kembali memberikan bantuan sebesar Rp600.000 kepada 30 ribu pelaku usaha mikro dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.
"Zakat produktif ada dua pintu, yakni zakat produktif dari BUMD dan dari program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga BBM, sehingga pintu yang memungkinkan bisa memberikan penguatan pada bantalan ekonomi dan bantalan sosial bersama-sama akan coba dimaksimalkan," ucapnya.
Tidak hanya itu, orang nomor satu di lingkup Pemprov Jatim itu menyerahkan secara simbolis bantuan paket untuk pencegahan stunting kepada 10 orang anak, bantuan zakat produktif kepada 100 orang penerima zakat, serta meninjau pelaksanaan pasar murah di lokasi yang sama.
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
