“Hari ini, kami melihat secara dekat hasil penataan yang sudah dilakukan. Saya pun sangat terkesan dengan perubahan yang terjadi. Kondisi sebelum dan sesudah penataan sangat berbeda,” kata Direktur Eksekutif Bank Dunia Mohd Hassan Ahmad saat berkunjung ke bantaran Sungai Gajah Wong di Yogyakarta, Senin.
Bank Dunia menjadi salah satu sumber pendanaan untuk program penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Gajah Wong, khususnya yang berada di RT 52-54 dan RT 29 di Kelurahan Muja Muju Yogyakarta.
Hassan yang juga didampingi sejumlah perwakilan dari Bank Dunia menyebut, penataan kawasan kumuh menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kemiskinan di wilayah perkotaan.
Baca juga: Dinas: Penataan kawasan kumuh Yogyakarta diarahkan pada sanitasi sehat
Melalui penataan kawasan kumuh, lanjut dia, akan tercipta lingkungan yang sehat, nyaman, dan mendukung upaya mewujudkan kota yang inklusif sehingga meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup seluruh lapisan masyarakat di kawasan tersebut.
Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai Gajah Wong sudah dilakukan sejak 2017.
Di kawasan yang menjadi titik kunjungan Bank Dunia, pada awalnya memiliki luas kawasan kumuh sekitar 38,13 hektare dan setelah dilakukan penataan seperti pembangunan drainase, pedestrian, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, maka luas kawasan kumuh tersisa 9,46 hektare.
Total anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan kumuh di segmen satu tersebut sekitar Rp28 miliar yang berasal dari pinjaman Bank Dunia Rp15,6 miliar dan sisanya dari sumber dana lain termasuk swadaya masyarakat sekitar Rp30 juta.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan, program penataan kawasan kumuh khususnya di bantaran sungai terbagi dalam tiga konsep sesuai kondisi wilayah, yaitu "water front area" dengan mempertahankan bentang alam, "riverside" pedestrian dengan membangun jalur pedestrian di sepanjang bantaran sungai, serta "integrated ecotourism".
Baca juga: Penataan kawasan kumuh Winongo Yogyakarta tetap dilanjutkan
“Dalam penataan, kami memegang kearifan lokal yaitu semua diperhatikan dan tidak ada yang dikesampingkan. Ada komunikasi dengan warga yang terdampak penataan,” katanya.
Pada 2021, total kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 114,7 hektare dan pada akhir tahun berkurang 20,54 hektare sehingga pada awal 2022 tersisa sekitar 94,18 hektare.
“Penataan dilakukan berkelanjutan, bisa dengan sumber pendanaan dari pusat, Pemerintah DIY atau APBD Kota Yogyakarta seusai kewenangan,” katanya.
Sementara itu, Saptomo perwakilan warga bantaran Sungai Gajah Wong mengatakan, penataan kawasan kumuh membuat masyarakat sadar untuk berkorban agar kawasan tertata.
“Masyarakat memiliki kesadaran untuk merelakan sebagian rumah tempat tinggalnya menjadi jalan lingkungan. Pemerintah pun memberikan bantuan ke masyarakat untuk membangun kembali rumah yang terpangkas,” katanya.
Baca juga: Infrastruktur berkualitas dibangun di kawasan kumuh perkotaan Yogyakarta
Ia menyebut, di sepanjang jalan lingkungan juga sudah dilengkapi dengan saluran limbah, drainase dan IPAL komunal yang bisa dimanfaatkan untuk 150 keluarga. "Keberadaan jalan lingkungan yang baik juga memudahkan masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan," katanya.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
