Sulteng terima perpanjangan Inpres rehab-rekon penuhi hak warga

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) menerima perpanjangan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi di Sulteng.

"Kami telah menerima Inpres Presiden Joko Widodo untuk penuntasan rehab-rekon sekaligus bertujuan untuk pemenuhan hak-hak penyintas bencana," kata Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura di Palu, Rabu.

Dia menjelaskan Inpres tersebut merupakan perpanjangan dari sebelumnya Nomor 10 Tahun 2018 pada tahun 2020 yang sudah berakhir, karena menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam percepatan pemulihan pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian wilayah Parigi Moutong.

 

"Kiranya Inpres ini dapat memberikan perhatian dan dukungan yang serius untuk memberikan kepastian percepatan penuntasan rehab-rekon dampak bencana alam yang lalu, sekaligus menjadi perhatian semua Kementerian agar dapat menjalankan dengan baik," jelasnya.

Baca juga: Wapres instruksikan pemda segera selesaikan masalah klaim lahan huntap

Adapun rehabilitasi yang dilakukan percepatan meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial, ekonomi, budaya, pemulihan fungsi pemerintahan serta pemulihan fungsi pelayanan publik.

Sedangkan masa rekonstruksi fokus terhadap pembangunan kembali sarana dan prasarana sosial, pembangkitan kehidupan sosial budaya

masyarakat maupun penerapan rancangan bangun yang tepat dan tahan terhadap bencana.

Selanjutnya adalah partisipasi dan peran serta lembaga masyarakat, dunia usaha dalam meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Rusdy juga menambahkan bahwa dengan diterimanya perpanjangan Inpres tersebut, Pemprov Sulteng akan melangsungkan rapat koordinasi beserta seluruh pihak terkait untuk membahas percepatan pelaksanaan rehab-rekon.

"Dalam waktu dekat semua akan rapat koordinasi baik itu kepala daerah maupun kementerian terkait agar isi dari Inpres segera terealisasi," demikian Rusdy.

Baca juga: DPD RI: Tuntaskan masalah agar pinjaman untuk rehab rekon Sulteng cair