Rentang waktu yang begitu lama dengan berbagai kebijakan, sesuai zaman dan pemerintahannya, akhirnya dihadapkan dengan kondisi yang serba mengkhawatirkan, mulai dari ancaman krisis pangan hingga krisis energi yang ramai jadi perbincangan.
Tak terkecuali dengan persoalan dan dampak turunannya, sehingga forum dunia internasional menyerukan pada semua negara untuk bergandengan tangan menurunkan emisi gas karbon untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE)" pada 2060.
Sementara Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sorotan dunia, karena dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun pemanfaatannya kurang optimal, bahkan sebaliknya, lebih banyak menuai dampak kerusakan lingkungan.
Kampanye penggunaan energi ramah lingkungan alias energi hijau pun sudah menjadi kampanye dunia yang kemudian ditularkan ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya menekan energi yang tidak ramah lingkungan, seperti energi fosil, yang selain memiliki kapasitas terbatas, juga menimbulkan polusi. Sementara limbah maupun asap yang ditimbulkannya menjadi ancaman bagi semua makhluk hidup.
Sadar atau tidak, sudah miliaran barel minyak dan gas bumi keluar dari perut Bumi Nusantara yang nota bene menjadi sumber pendapatan dan motor penggerak perkonomian negara setiap tahun.
Namun ketika isu pemanasan global di era awal 2000-an mencuat, maka salah satu yang menjadi sumber persoalan adalah energi yang bersumber dari energi fosil.
Mencermati hal itu, kebijakan demi kebijakan pemerintah pun terbit untuk menjadi dasar dari suatu solusi di lapangan.
Tercatat pada 2010 - 2012, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) digencarkan program bahan bakar nabati (BBN) dengan menyasar sejumlah tanaman sebagai sumber energi yang dapat menggantikan energi fosil.
Tanaman itu, mulai dari tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) hingga nyamplung (Calopyllum inophyllum), yang dinilai potensial menjadi energi biodiesel dikembangkan di sejumlah daerah, mulai dari wilayah Barat Indonesia hingga wilayah Timur Indonesia.
Salah satu proyek untuk mendukung energi hijau itu berlokasi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pabrik pengolahan pun dibangun senilai miliaran Rupiah pada 2010, namun kondisi di lapangan tidak mendukung terjadinya kesinambungan produksi, sehingga pabrik pengolah minyak nyamplung itupun kini menjadi barang rongsokan.
Padahal, menurut peneliti senior dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup, Budi Leksono, potensi minyak nyamplung sebagai BBN mencapai 20 ton per tahun dan itu sudah diteliti di tujuh pulau di Indonesia sebagai sampel.
Potensi itu dibenarkan oleh peneliti muda asal Balai Besar Lingkungan Hidup dan Kehutanan Makassar C Andriyani Prasetyawati.
Dia mengatakan, kurang lebih dua tahun berada di Pulau Selayar meneliti tanaman nyamplung dan hasilnya pulau tersebut memiliki potensi besar mengembangkan BBN, hanya saja kurang dikembangkan masyarakat akibat berbagai kendala, salah satunya kendala pemasaran.
Kini, pergeseran waktu sekitar 20 tahun silam telah membawa pada penemuan baru untuk menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, seperti tenaga surya, tenaga bayu, tenaga air, gas, panas bumi dan sebagainya.
Kehadiran sepeda motor listrik, mobil listrik, bajaj menggunakan gas elpiji sebagai bahan bakar, bola lampu dan alat rumah tangga dengan sumber energi matahari atau pun biogas dari kotoran ternak sapi, pelan tapi pasti akan menggeser peran BBM dari fosil menjadi sumber energi baru terbarukan (EBT).
Sebagai contoh, salah seorang pengguna energi hijau di Desa Samangki, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulsel, Basir mengatakan, sudah hampir 10 tahun tidak membeli gas elpiji lagi untuk keperluan memasak di dapur, karena sudah digantikan dengan energi biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak sapinya.
Potret pemanfaatan BBN tersebut hanya sebagian kecil dari upaya dan dorongan pemerintah bersama mitranya di lapangan untuk mendorong penggunaan energi hijau.
Ganti Identitas
Saat minyak dunia dari energi fosil masih berjaya, industri hulu migas, baik investor dalam dan luar negeri, seakan berlomba mengeruk sebanyak-banyaknya sumber energi dari perut Bumi.
Kendati dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (3) menyebutkan, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun implementasinya di lapangan belum semua dapat terpenuhi.
Tidak jarang di daerah penghasil minyak, masih ditemukan angka kemiskinan tinggi, diikuti Indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah dan minimnya pembangunan infrastruktur.
Untuk mengeliminasi semua mata rantai persoalan itu dan memperbaiki "rapor merah" industri hulu migas, karena dicap mengelola bahan bakar yang tidak ramah lingkungan, maka salah satu industri hulu migas, yakni Mubadala Petroleum -- perusahaan energi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi--, telah meluncurkan identitas barunya menjadi Mubadala Energy.
Menurut CEO Mubadaya Energy Mansoor Mohamed Al Hamed, setelah 10 tahun berkiprah mengolah bahan baku BBM dari wilayah operasi Selat Makassar di Sulsel, Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan, kini sudah waktunya fokus pada transisi energi melalui identitas baru.
Pihaknya telah membangun rekam jejak yang memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan melalui an expanding gas portfolio, dan dengan kemampuan mendalam serta kemitraan yang kuat di seluruh dunia, maka keberadaanya di posisi yang baik siap memulai babak baru sebagai Mubadala Energy.
Pada tahun ini Mubadala Energy juga mencapai production milestone yang signifikan sebesar 500.000 barel yang setara dengan minyak per hari (boed) untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekaligus menandai peningkatan produksi sebesar 22 persen dari tahun 2021.
Portofolio perusahaan ini mencapai 70 persen gas, dengan working interest production mencapai 430.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2021.
Sejalan dengan komitmen Mubadala Energy untuk berperan aktif dalam transisi energi, perusahaan melakukan ekspansi di seluruh gas value chain dan secara aktif menjajaki peluang di sektor EBT.
Hal yang dilakukan oleh Mubadala Energy ini adalah salah satu potret dan peran industri hulu migas yang tersadar dari mimpi panjang mengelola energi fosil untuk selanjutnya mendorong transisi energi.
Tentu tersimpan harapan besar pada para pengelola energi yang selama ini masih berkiprah menguras energi dari perut Bumi untuk beralih ke energi hijau demi kemaslahatan bersama di muka Bumi ini.
Pasalnya, kebijakan yang dituangkan di atas kertas tidak akan ada artinya tanpa dibarengi keseriusan dari pemerintah dan para pengusaha energi yang merambah dari Sabang sampai Merauke.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
