Penyelesaian itu ditandai dengan kehadiran Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko dalam upacara peletakan batu pertama perluasan RSUP dr. M. Djamil secara langsung di Padang, Jumat (30/9) kemarin.
"Ini merupakan peran nyata dari KSP sebagai debottleneck persoalan di lapangan dengan merespons cepat setiap persoalan agar segera ada solusinya," kata Moeldoko dalam keterangan pers KSP yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Isu pengadaan lahan tersebut berlangsung berlarut-larut sejak tahun 2006, tetapi semenjak KSP mengintervensi permasalahan bisa terselesaikan hanya dalam dua bulan saja.
Moeldoko mengapresiasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan yang berkenan memberikan prioritas lahan yang dimaksud untuk dimanfaatkan dan dialihkan status menjadi hak pakai RSUP dr. M. Djamil demi kepentingan sosial yang lebih besar.
"Koordinasi yang saling melintang memang memerlukan komando. KSP bisa menjadi komando. Sehingga dalam membangun negara kita bisa bersatu padu dan tidak ada yang sulit," katanya.
KSP menegaskan bahwa kerja keras tersebut menjadi bukti keseriusan dalam mengawal program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Lebih dari itu, KSP juga menyebut penyelesaian isu lahan RSUP dr. M. Djamil Padang sebagai bentuk perhatian terhadap kepentingan masyarakat.
Kerja efisien KSP dalam penyelesaian isu pengadaan lahan RSUP dr. M. Djamil Padang juga mendapat apresiasi berbagai pihak.
"Ketika saya menyampaikan betapa kompleksnya permasalahan ini kepada Tenaga Ahli KSP beberapa bulan lalu, mereka mengatakan pada saya, 'tidak ada yang sulit di KSP'. Itu terbukti dengan rangkaian tindak lanjut yang responsif dan cepat dengan mengkoordinasikan seluruh K/L yang terlibat," kata Direktur Utama RSUP dr. M. Djamil, DR. dr. Yusirwan Yusuf.
Isu pengadaan tanah kali ini berkenaan lahan negara yang tidak terpakai di sekitar lokasi RSUP dengan luas mencapai 1,5 hektare yang dikuasai PT KAI dengan hak pakai milik Kemenhub.
Keterbatasan lahan dalam rencana perluasan RSUP dr. M. Djamil Padang cukup menghambat pengadaan ruang perawatan yang memadai dan pelayanan kesehatan maksimal.
Pasalnya RSUP dengan luas lahan 8,5 hektare tersebut merupakan rujukan lima provinsi di Sumatera.
"Fokus KSP sangat jelas bahwa instruksi Presiden Jokowi harus berjalan. Dalam dua setengah bulan, hak pengelolaan tanah diserahkan dari PT KAI, Kementerian BUMN dan Kemenhub kepada RSUP dr. M. Djamil," imbuh Yusirwan.
Yusirwan juga mengapresiasi perhatian besar yang diberikan Moeldoko, salah satunya dengan kesediaan yang bersangkutan untuk turun langsung berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat terkait kebutuhan lahan jalan untuk evakuasi yang beririsan dengan asrama TNI.
Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri turut mengapresiasi capaian KSP meski ia tidak menyembunyikan keterkejutan atas hal tersebut.
"Saya melihat apa yang dilakukan oleh KSP ini bagus. Masyarakat perlu tau apa yang dilakukan oleh Pak Moeldoko dan timnya tidak dapat dinilai dengan materi. Karena permasalahan ini juga tidak bisa dikatakan mudah," kata Ganefri.
Ia juga menekankan faktor kemampuan komunikasi yang baik dari KSP dalam mengurai benang kusut, termasuk peranan besar Moeldoko menjembatani berbagai pihak yang berkepentingan dalam isu pengadaan lahan RSUP dr. M. Djamil Padang.
Baca juga: Moeldoko lakukan peletakkan batu pertama perluasan RSUP M Djamil
Baca juga: KSP rampungkan mediasi perluasan RSUP dr. M. Djamil Padang
Baca juga: KSP jelaskan soal pengadaan lahan perluasan RSUP Padang untuk KRIS
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2022
