"Alhamdulillah, kita, Provinsi Kalimantan Barat, menjadi salah satu yang terbaik dalam pengendalian inflasi, kita mendapat insentif dan akan saya gunakan untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat," kata Sutarmidji saat membagikan Bansos sembako di Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Ahad.
Atas prestasi tersebut, Kalbar mendapatkan insentif penanganan inflasi paling besar di Indonesia dengan nilai Rp10,88 miliar dan akan digunakan untuk penyaluran bansos.
"Alhamdulillah, kerja keras kita untuk tangani inflasi ini, Insya Allah bagus. Seluruh Indonesia yang dapat insentif penanganan inflasi paling besar itu Kalimantan Barat sebesar Rp10,88 miliar dan dana ini akan saya gunakan sebagian untuk bansos dan untuk operasi pasar," tuturnya.
Baca juga: Kemenkeu: Realisasi bansos kartu sembako capai Rp33,41 triliun
Baca juga: Dinsos Sulteng sebut 233 ribu penerima manfaat sudah terima BLT BBM
Untuk penanganan inflasi di Kalbar, sejauh ini, pihaknya terus menyalurkan bansos hingga daerah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dia menjelaskan, adapun paket sembako yang diberikan berjumlah 300 paket yang terdiri dari beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak goreng premium 2 liter, mie instan 10 bungkus dan 1/4 kilogram bawang putih.
"Perlu di ketahui masyarakat, bahwa penyerahan Bantuan Sosial ini merupakan rangkaian dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Barat," tuturnya.
Selain itu, orang nomor satu di Kalbar ini berpesan kepada para orang tua agar anak-anaknya mengenyam bangku sekolah minimal di tingkat SMA/SMK, karena tidak ada pungutan biaya.
"Jika tidak mampu beli pakaian sampaikan, karena setiap tahun Pemerintah Provinsi selalu menyediakan kurang lebih 40 - 60 persen, tepatnya 70 ribu pasang pakaian dan sepatu, topi, tas dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak sekolah," harapnya.
Kemudian dalam melindungi pelayanan kesehatan, Gubernur Kalbar mengharapkan masyarakat untuk memiliki BPJS. Paling tidak dengan BPJS diharapkan mampu meringankan beban masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan.
"Urus dari sekarang. Biasanya bulan Oktober, November dan Desember merupakan waktu pendataan untuk BPJS, bapak ibu silahkan ke kantor Desa, beritahu kalau memang tidak mampu dan selanjutnya akan di verifikasi di lapangan. Jangan ada lagi kalau sakit, BPJS tidak ada sehingga tidak bisa berobat. Sering terjadi ketika sudah sakit dan masuk rumah sakit baru mengurus BPJS, itu tidak bisa cepat karena proses administrasinya aktif harus menunggu selama 14 hari," kata Sutarmidji.
Setelah menyerahkan bantuan, Gubernur Sutarmidji menyempatkan waktu untuk berjalan kaki mengunjungi Koramil dan Polsek Teluk Pakedai seraya menyapa masyarakat yang ada di sekitar lokasi.*
Baca juga: Kemenkeu salurkan bansos PKH Rp21,33 triliun hingga triwulan III
Baca juga: Kemenkeu catat realisasi bantuan subsidi upah capai Rp4,2 triliun
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
