Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR dari Komisi VII, Dede Yusuf mengatakan pihaknya mempunyai keinginan bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk membuat kebijakan pembatasan betonisasi di Jakarta. "Kami akan mengimbau terutama kebijakan pembangunan yang bersifat kongkrit seperti betonisasi, kalau bisa agak dikurangi," kata Dede Yusuf setelah acara "Malam Adopsi Pohon" KLH di Kemang, Jakarta Pusat, Selasa malam. Dia mencontohkan di Pulau Bali yang ada pembatasan tinggi bangunan tidak melebihi tingi pohon kelapa. "Karena kita sangat sadar sekali bahwa alam itu `unrenewable`, terutama kalau kita bicara soal tanah yang tidak terbarukan," ujar Dede yang juga artis film itu. Dia mengatakan bila tanah sudah dibetonisasi, maka tanah akan berubah dari tanah berhumus menjadi tanah kering. Dede juga setuju dengan pendapat Menteri Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar agar gedung-gedung lama yang tidak terpakai di Jakarta agar dirobohkan dan diganti dengan taman-taman sebagai daerah hijau. "Karena polusi di Jakarta sudah sangat tinggi, tanaman sudah berkurang sehingga oksigenisasi sudah berkurang," lanjut Dede. Ketika ditanya kemungkinan adanya penolakan dari pihak-pihak lain berkaitan dengan kebijakan pembatasan betonisasi, Dede mengatakan mereka harus dilobi untuk menyetujui kebijakan itu. "Mereka harusnya mau karena ini untuk kepentingan bersama. Jangan melihat kepentingan bisnisnya saja, tetapi berpikir untuk keberlangsungan lingkungan," ujar Dede. Bahkan, tambah Dede, kalau perlu dibuat Undang-Undang Paru-paru Kota untuk pembatasan betonisasi itu. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar di tempat yang sama menyatakan mendukung wacana tersebut. "Saya sangat mendukung, tapi hal itu baru suatu keinginan saja," kata Rachmat. Dia mengemukakan kebijakan itu akan masih lama untuk dapat dilaksanakan. "Saya tidak punya pretensi macam-macam, tetapi dengan adanya pemikiran semacam ini, sudah sangat bagus," lanjutnya. Mengenai kemungkinan adanya penolakan dari pihak-pihak lain dengan penerapan kebijakan pembatasan betonisasi ini, Rachmat mengatakan tidak apa-apa. "Tetapi masa mereka tidak mau punya udara bersih?" tanya dia. (*)

Copyright © ANTARA 2006