“Strategi mengumpulkan data dari kementerian/lembaga terkait bersama dengan data yang ada dari BKKBN, itu harapannya dapat terintegrasi sehingga harapannya nanti melalui BPS (daerah-daerah prioritas) dapat terangking (diurutkan),” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Webinar "Resilience of Older Persons in a Changing World" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Ia menuturkan pemerintah kini sedang mengintegrasikan setiap data yang dimiliki, untuk menentukan daerah mana yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem.
Dalam hal ini data BKKBN yang telah disusun ke dalam Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21), akan diintegrasikan dengan sejumlah data yang berasal dari beberapa kementerian seperti Kementerian Sosial, Kemenko PMK, Setwapres, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Diharapkan dengan semakin akurat hasil pendataan, pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan sampai ke kelompok lansia sesuai dengan nama dan tempat tinggalnya. Sebab, kondisi lansia di Indonesia masih memprihatinkan.
Baca juga: Kepala BKKBN: KDRT wujud ketidakmampuan toleransi berkeluarga
Menurut data BKKBN, Indonesia akan dihadapkan pada penuaan penduduk (ageing population) sekitar tahun 2030, dengan proyeksi hampir 10 persen dari total penduduknya akan berusia 60 tahun ke atas.
Transisi kependudukan menjadi berbahaya karena banyak dari lansia di Indonesia memiliki pendidikan rendah, keadaan ekonomi yang miskin serta beberapa di antaranya banyak terserang penyakit.
Dengan mengentaskan permasalahan kemiskinan berbasis data, Hasto optimistis intervensi yang diberikan dapat tepat sasaran sehingga hasil yang diberikan dapat berupa lansia sejahtera, tangguh, mandiri dan produktif terhadap dirinya dan lingkungannya.
“Populasi lansia semakin besar, kontribusi terhadap kemiskinan ekstrem semakin jelas. Apabila lansia tidak produktif dikhawatirkan akan mengganggu capaian bonus demografi karena semakin usia tambah tua, demografi kita semakin lebih besar ke perempuannya,” katanya.
Hasto menambahkan integrasi dan penyusunan data yang dilakukan berupa pengurutan keparahan kemiskinan di daerah yang dibagi ke dalam beberapa kategori desil. Dalam tiap kategori desil itu, nantinya pemerintah akan pecah kembali sampai ke unit terkecil.
Baca juga: BKKBN: Ayah tonggak lindungi kesehatan dan kesejahteraan keluarga
“Pengentasan kemiskinan ekstrem kalau by name by address jelas, orangnya jelas, sebetulnya unit cost-nya juga jelas dan tidak butuh uang besar sekali. Jadi tepat sasaran sehingga menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Ia mengaku bahwa pengurutan daerah prioritas masih dalam tahap pembicaraan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, supaya strategi yang disusun dapat lebih detail sesuai dengan urutan keparahannya.
“Dalam hal ini BKKBN memiliki kedudukan sebagai backbone data. Jadi pendataan keluarga 2020-2021 yang terus di-update melalui pembaruan data 2022 ini akan menjadi dasar bersama-sama data TNP2K di Setwapres dan Kemenko PMK,” ujar dia.
Baca juga: BKKBN minta petugas sosialisasikan peran ayah untuk cegah stunting
Baca juga: BKKBN gandeng penyuluh agama dan dai cegah stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
