kalau sudah ada kesepakatan harga, lahan ini bisa segera digunakanKabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempercepat realisasi perluasan lahan area Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng, Kecamatan Setu sebagai upaya antisipasi kelebihan kapasitas serta longsoran sampah di sejumlah zona.
"Penganggaran lahan baru bisa di tahun 2023 tetapi diupayakan bisa dimanfaatkan dulu lahannya akhir tahun ini. Sudah ada kesepakatan dengan warga yang punya lahan," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di lokasi, Sabtu.
Pemerintah daerah meminta 17 kepala keluarga pemilik lahan terdampak perluasan seluas 2,1 hektare tersebut untuk terlebih dahulu berdiskusi perihal harga ganti lahan yang akan dibayarkan pada tahun 2023 mendatang.
"Sekarang kami kumpulkan dulu dokumen tanah warga yang akan dibebaskan. Minggu depan kami langsung mengundang BPN. Kalau sudah ada kesepakatan harga, lahan ini bisa segera digunakan sehingga longsor sampah ini tidak terjadi. Paling tidak sampai akhir tahun 2023," katanya.
Baca juga: Warga Burangkeng Bekasi minta perbaikan tata kelola sampah
Baca juga: TPA Burangkeng Bekasi kembali operasi usai longsor
Dani mengaku rencana perluasan ini merupakan upaya pencegahan longsor dan kelebihan kapasitas untuk jangka pendek sedangkan jangka panjangnya direncanakan penambahan perluasan area seluas lima hektare.
"Untuk 2024 kami akan ada pembebasan lahan ke area perbatasan Kota Bekasi seluas lima hektare. Akan kami kaji dulu, pertama kajian jalan, kedua sungai karena ada dua sungai, kalau dimungkinkan dibelokkan akan kami belokkan sehingga sampah tidak jatuh ke sungai," katanya.
Penambahan lahan tersebut nantinya juga akan dipergunakan untuk mengolah sampah berteknologi Refused Derived Fuel (RDF) dengan menggandeng pihak swasta yakni PT Indocement.
"Nanti di sana disiapkan teknologi sehingga bisa dimanfaatkan untuk apapun. Seperti yang sudah kita komunikasikan dengan Indocement yakni bahan bakar untuk pabrik semen," katanya.
Baca juga: Perluasan TPA Burangkeng Bekasi terkendala administrasi ganti lahan
Dani mengaku rencana perluasan ini merupakan upaya pencegahan longsor dan kelebihan kapasitas untuk jangka pendek sedangkan jangka panjangnya direncanakan penambahan perluasan area seluas lima hektare.
"Untuk 2024 kami akan ada pembebasan lahan ke area perbatasan Kota Bekasi seluas lima hektare. Akan kami kaji dulu, pertama kajian jalan, kedua sungai karena ada dua sungai, kalau dimungkinkan dibelokkan akan kami belokkan sehingga sampah tidak jatuh ke sungai," katanya.
Penambahan lahan tersebut nantinya juga akan dipergunakan untuk mengolah sampah berteknologi Refused Derived Fuel (RDF) dengan menggandeng pihak swasta yakni PT Indocement.
"Nanti di sana disiapkan teknologi sehingga bisa dimanfaatkan untuk apapun. Seperti yang sudah kita komunikasikan dengan Indocement yakni bahan bakar untuk pabrik semen," katanya.
Baca juga: Perluasan TPA Burangkeng Bekasi terkendala administrasi ganti lahan
Baca juga: Perluasan TPA Burangkeng terkendala proyek Tol Japek II
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga masih membutuhkan anggaran pengadaan mesin pencacah plastik. Skema menggandeng investor yang bersedia untuk bekerja sama tengah dijajaki.
"Mereka maunya mengambil sampah yang sudah dicacah, makanya kami butuh modal untuk mesin pencacah. Ternyata mesin ini tidak murah, miliaran harganya. Makanya kami butuh cari investor lagi untuk pengadaan mesin pencacah itu," kata dia.
Baca juga: Bekasi siapkan Rp450 juta untuk kompensasi bau sampah
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga masih membutuhkan anggaran pengadaan mesin pencacah plastik. Skema menggandeng investor yang bersedia untuk bekerja sama tengah dijajaki.
"Mereka maunya mengambil sampah yang sudah dicacah, makanya kami butuh modal untuk mesin pencacah. Ternyata mesin ini tidak murah, miliaran harganya. Makanya kami butuh cari investor lagi untuk pengadaan mesin pencacah itu," kata dia.
Baca juga: Bekasi siapkan Rp450 juta untuk kompensasi bau sampah
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
