Saat berbicara kepada para wartawan setelah bertemu Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad, Pedersen menceritakan berbagai kesulitan yang dihadapi rakyat Suriah, seraya mengatakan bahwa meskipun gencatan senjata telah ditetapkan pada 2020, namun masih terdapat banyak warga sipil yang terbunuh dan 15 juta warga Suriah membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Pedersen menjelaskan bahwa PBB tetap berkomitmen memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung gencatan senjata nasional. Tetapi dua faktor itu tidak cukup tanpa adanya kemajuan yang dicapai di bidang politik.
Utusan PBB itu mengatakan, dirinya bersama Mekdad membahas sejumlah cara seputar "langkah-langkah membangun kepercayaan" yang sejalan dengan resolusi 2254 Dewan Keamanan yang menyediakan peta jalan untuk penyelesaian politik atas krisis Suriah.
"Kita memulai secara perlahan tetapi stabil untuk menerapkan sejumlah ketentuan yang berbeda dari resolusi Dewan Keamanan PBB, dan kabar baiknya adalah semua pihak mengatakan bahwa mereka berkomitmen. Pertanyaannya adalah bisakah kita membangun sedikit kepercayaan diri sehingga bisa melangkah maju," ujarnya.
Kedua pejabat itu juga membahas Komite Konstitusional Suriah yang difasilitasi PBB. "Meskipun mekanisme itu sejauh ini belum berjalan dengan baik, prospeknya tetap ada," kata Pedersen.
Komite Konstitusional Suriah diluncurkan pada akhir 2019 di Jenewa sebagai bagian dari proses perdamaian yang berupaya mendamaikan Pemerintah Suriah dengan pihak oposisi serta untuk merevisi konstitusi Suriah atau merancang konstitusi yang baru.
Sejak saat itu, komite tersebut telah mengadakan beberapa pertemuan tetapi belum menyepakati sebuah agenda.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2022
