Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan keberadaan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memastikan kesinambungan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang tidak hanya dilakukan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tapi juga dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya.

"Karena belajar dari berbagai pengalaman negara dunia, setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara atau sekitar empat kali pemilu di Indonesia," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bambang mengatakan hal itu saat menerima Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa. Dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari para duta besar, diplomat, dan investor terkait keberlangsungan pembangunan IKN.

Menurut dia, apa yang disampaikan para ekspatriat itu mengungkapkan mereka lebih merasa yakin dan nyaman jika ada aturan hukum kuat yang memastikan progres pembangunan IKN tetap berjalan walaupun Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden.

"Karena itu, MPR RI saat ini sedang mempersiapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, sehingga para duta besar, diplomat, dan investor tidak perlu khawatir terhadap proses pembangunan IKN Nusantara," jelasnya.

Baca juga: Ketua MPR mendorong lembaga perwakilan miliki undang-undang tersendiri

Bambang mengatakan rencana pembangunan IKN di Kalimantan Timur merupakan upaya pemerataan pembangunan sekaligus membangun peradaban baru bagi kemajuan bangsa dan negara.

Sehingga, menurut dia, tidak salah jika dalam Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII juga turut menyoroti pembangunan IKN agar  tetap dilanjutkan oleh siapa pun pemimpin yang terpilih menggantikan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2024.

"Sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan awal IKN Nusantara, Pemerintah sudah mengalokasikan dana dari APBN yang jumlahnya hingga tahun 2024 nanti mencapai sekitar Rp43 triliun. Khusus untuk tahun 2022 saja, jumlahnya sekitar Rp5,3 triliun," ujar Bambang Soesatyo.

Dalam pertemuan tersebut, MPR dan PB PMII sepakat menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang pelaksanaannya bersamaan dengan Musyawarah Pimpinan Nasional PB PMII pada 17-24 November 2022 di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur.

Baca juga: Bamsoet: PPHN pastikan Indonesia siap hadapi Masyarakat 5.0

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022