Rabu lalu, Majelis Umum PBB menggelar pemungutan suara untuk mengutuk upaya aneksasi itu dan mendesak semua negara untuk tidak mengakui langkah Rusia tersebut.
Dari 193 negara anggota, 143 negara memilih untuk mendukung sebuah resolusi yang menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, kesatuan dan integritas wilayah Ukraina di dalam perbatasannya yang diakui secara internasional.
Dua pejabat senior di kantor Presiden Andriy Rajoelina mengatakan kepada Reuters bawa Menlu Richard Randriamandrato dipecat karena menjadi salah satu pendukung resolusi PBB itu.
Baca juga: Majelis Umum PBB : Pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia "ilegal"
Invasi Rusia di Ukraina pada tahun ini telah menempatkan banyak negara Afrika pada posisi diplomatik yang sulit.
Banyak dari mereka memiliki hubungan sejarah yang rumit dengan Barat dan negara bekas Uni Soviet itu, selain kerja sama ekonomi yang penting dengan Rusia.
Mereka menghindar untuk bersikap jelas terhadap perang tersebut, sehingga membuat frustrasi beberapa negara Barat.
Hingga pekan lalu, Madagaskar selalu bersikap abstain dalam pemungutan suara di PBB untuk berbagai resolusi yang terkait dengan krisis di Ukraina.
Pemerintahnya berbicara netral dan tidak memihak pada persoalan tersebut.
Sejauh ini Randriamandrato menolak untuk berkomentar.
Sebanyak 14 dari 35 negara yang abstain pada pemungutan suara pekan lalu berasal dari Afrika.
Rusia, Belarus, Korea Utara, Suriah dan Nikaragua memilih untuk menentang resolusi itu.
Sumber: Reuters
Baca juga: Indonesia dukung resolusi PBB mengutuk pencaplokan Ukraina oleh Rusia
Baca juga: Wamenlu AS apresiasi Indonesia dukung resolusi PBB tentang Ukraina
Penerjemah: Anton Santoso
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2022
