Ketua Umum IAPI Sonny Sumarsono dalam Pembukaan IPFE 2022 di Kabupaten Badung, Rabu, mengatakan ajang tersebut sekaligus menjadi wahana untuk saling "update" informasi antara instansi pembeli dengan penyedia barang dan jasa.
"Tren pengadaan di masa depan adalah kolaborasi. Untuk pengadaan barang/jasa bagaimana kita dapat meningkatkan penciptaan nilai dalam kolaborasi berbagai stakeholder yang terkait," ujar Sonny pada acara yang juga dihadiri Sekda Bali Dewa Made Indra itu.
Selain itu, penyelenggaraan IPFE 2022 sendiri merupakan model kolaboratif yang di dalamnya terbagi atas beberapa kelas seminar dan diskusi panel dengan materi pembahasan berbagai isu-isu terkini di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Ketua Panitia IPFE 2022 Yuswanto mengatakan Forum Pengadaan Nasional kali ini sekaligus merupakan langkah konkret upaya mendukung Indonesia sebagai tuan rumah International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)-World Summit tahun 2022.
Penyelenggaraan IPFE keenam yang berlangsung dari 18-20 Oktober 2022 ini diikuti lebih dari 2.000 peserta yang merupakan perwakilan pemerintah pusat dan daerah serta swasta.
Dengan demikian, dinilai cukup signifikan berkontribusi mendukung tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta selaras dengan kebijakan mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Dalam kegiatan tersebut juga dilibatkan 38 pelaku usaha yang aktif dari berbagai sektor diantaranya platform toko daring, internet service provider, peralatan pendidikan, farmasi, kendaraan bermotor, alat berat dan permodalan/finansial.
Selain itu, peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya serta diberikan fasilitas kepada tiga pelaku UMK Provinsi Bali secara gratis.
Selanjutnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menekankan kembali bahwa pasca-pandemi COVID-19 perlu upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk mewujudkan mimpi Indonesia TOP-4 menuju Indonesia Emas 2045.
Diantaranya melalui percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD.
Selanjutnya memastikan pengadaan bersih dan bebas dari KKN, serta efisiensi pembelanjaan pemerintah yang didukung oleh TOP procurement (trusted/terpercaya, Opened/terbuka dan Participative) terutama pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
Pihaknya mencatat dari Rp1.166 triliun rencana pengadaan yang akan dilakukan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah pada 2022 ini, hingga 10 Oktober 2022 sudah terealisasi sebesar Rp371,2 triliun. "Ini peluang bagi kita yang ada di sektor pengadaan barang dan jasa," ucap Hendrar.
Baca juga: LKPP: Produk UKM dominasi e-katalog belanja pemerintah
Baca juga: LKPP: Transformasi digital dukung PDN masuk pengadaan pemerintah
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
