Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan membentuk tim evaluasi nasional untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuh prioritas pembangunan nasional yang dicanangkannya sejak awal menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. "Saya sedang merancang dan mempersiapkan tim evaluasi nasional yang merupakan gabungan dari pemerintah dan non pemerintah, ada LSM dan perguruan tinggi untuk bersama-sama memotret implementasi tujuh prioritas pembangunan nasional," kata Yudhoyono saat membuka Penyelenggaraan Musrenbangnas 2006 di Jakarta, Senin. Kepala negara menjelaskan tujuh prioritas pembangunan itu adalah pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan sektor pendidikan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Menurutnya, tim evaluasi tersebut harus bisa menyampaikan hal yang faktual dan obyektif mengenai pencapaian tujuh prioritas tersebut karena rakyat harus mengetahui apa yang telah pemerintah lakukan. Presiden juga mengemukakan tujuh prioritas tersebut, searah dengan sembilan prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2007 yang bertemakan meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dijelaskannya, hal ini juga sejalan dengan delapan sasaran milenium development goals (MDGs) seperti menghapuskan kemiskinan, menyediakan pelayanan pendidikan dasar serta menurunkan angka kematian anak. Namun, Presiden mengakui bahwa prioritas dan sasaran tersebut merupakan hal yang berat untuk dicapai, tetapi bisa dilakukan jika setiap pejabat pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dan mau mengatasinya bersama-sama. "Kita juga harus bekerja keras, selain itu, pejabat terutama di daerah harus turun ke lapangan sesering mungkin dan menciptakan kebijakan yang kreatif, inovatif dan responsif," kata Yudhoyono. Kepala Negara juga menyatakan sejumlah masalah dan tantangan untuk mencapai hal itu antara lain hubungan di dalam pemerintahan sendiri, hubungan antara eksekutif dan legislatif dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. (*)

Copyright © ANTARA 2006