"Kita lihat ada perbaikan-perbaikan dalam proses pembangunan nasional," kata Moeldoko saat memberikan paparan laporan Capaian Kinerja 2022 pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perbaikan proses pembangunan nasional adalah dengan mengatasi kebutuhan petani.
Misalnya, kata dia, saat terjadi kelangkaan pupuk karena kondisi geopolitik, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjaga ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah dengan mengeluarkan Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi di sektor pertanian, untuk menjaga ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca juga: Moeldoko jelaskan capaian pemerintah dalam penanganan COVID-19
Baca juga: Moeldoko segera komunikasi dengan Menkes terkait ginjal akut anak
"Walaupun dalam setiap kunjungan saya masih dapati keluhan keluhan tentang pupuk subsidi, tapi masyarakat harus tahu tidak seluruhnya bisa disubsidi. Dari 24 juta yang bisa tersalurkan hanya 9 juta. Masyarakat harus paham situasi ini," jelas Moeldoko.
Berikutnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, seperti melalui Program Keluarga Harapan, bantuan program non-tunai, bantuan langsung tunai, dana desa, kartu sembako, Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan pendidikan, bantuan langsung tunai minyak goreng, bantuan pedagang, warung dan nelayan.
"Ini hal-hal yang bisa menggerakkan daya beli masyarakat bertumbuh dengan baik, sehingga hasilnya inflasi dan pertumbuhan relatif terjaga dengan baik," ujar dia.
Baca juga: Pemerintah luncurkan Buku Laporan Capaian Kinerja 2022
Dia juga mengatakan ada perbaikan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, per 22 Maret 2022, angka kemiskinan turun menjadi 9,54 persen atau 26,16 juta orang dari sebelumnya 9,71 persen.
Sedangkan per 21 September 2022, angka kemiskinan ekstrem turun menjadi 3,79 persen dari sebelumnya 4 persen.
"Stunting juga demikian, terus menurun dari tahun 2019 sebesar 28 persen, pada 2021 menjadi 24,4 persen, dan target pemerintah pada 2024 menjadi 14 persen," ucapnya.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
