pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar pengelolaan CPP yang dikelola Perum Bulog menjadi tiga komoditas ....Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) merumuskan berbagai kebijakan strategis terkait stabilitasi pasokan dan harga pangan melalui cadangan pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengendalikan inflasi pangan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah sedang merevisi Peraturan Presiden tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) agar pengelolaan CPP yang dikelola Perum Bulog menjadi tiga komoditas yaitu beras, jagung, dan kedelai.
Untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur, gula, dan minyak goreng akan dikelola oleh ID Food selaku holding BUMN pangan.
Baca juga: Mentan ajak semua bersinergi jaga ketahanan pangan
Sementara itu di lain tingkatan, Ketut juga berharap kebijakan tersebut diikuti dengan penguatan cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, cadangan pangan pemerintah desa, hingga cadangan pangan masyarakat sebagai upaya bersama dalam pengendalian inflasi bahan makanan.
“Saat ini draf revisi Perpres Cadangan Pangan sudah ada di Presiden, dengan penyempurnaan kebijakan ini kami berharap dapat memperkuat cadangan pangan nasional dengan melibatkan seluruh pelaku usaha pangan termasuk BUMN dan BUMD,” kata Ketut.
Ketut menjabarkan bahwa pemerintah telah menetapkan harga acuan pembelian dan penjualan (HAP) di tingkat produsen dan konsumen melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian dan Penjualan di tingkat Produsen dan Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras.
Melalui Perbadan tersebut diharapkan ekosistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan dapat segera terbentuk dengan mewujudkan kesetimbangan baru bagi para pelaku usaha pangan.
Baca juga: Badan Pangan Nasional terus waspadai pasokan pangan
Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi yang dicanangkan pemerintah dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Dengan fasilitasi distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit akan terjadi pemerataan pasokan pangan. Artinya, daerah yang satu dengan yang lainnya bisa saling melengkapi kekurangan pangan, dan tidak akan terjadi inflasi yang bergejolak tinggi.
"Kalau kita melihat petanya di situ ada daerah surplus misalkan Sulawesi surplusnya adalah beras, cabai. Gorontalo surplusnya adalah jagung, tapi di tempat lain dia minus atau defisit ini jadi problem yang mendasar, sehingga gerakan nasional pengendalian inflasi menjadi sangat penting," katanya.
Hal tersebut, lanjut Ketut, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar mengoptimalkan 2 persen dana transfer umum (DTU) maupun anggaran tak terduga untuk digunakan dalam fasilitasi distribusi pangan dalam rangka pemerataan stok pangan dari daerah surplus ke defisit.
Baca juga: NFA kampanyekan makan "B2SA" kurangi pemborosan pangan
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya kerja sama antardaerah dalam pemerataan distribusi pangan. Kerja sama antardaerah ini mendukung kelancaran distribusi atau mobilisasi pangan antarwilayah atau antarpulau terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit.
"Kuncinya pada sinergi dan kolaborasi berbagai stakeholder pangan baik di pusat maupun daerah, dari sektor produksi, distribusi, hingga perdagangan, baik elemen legislatif, kementerian/lembaga, pemda, BUMN/BUMD, asosiasi, para pelaku usaha, hingga komunitas. Bersama-sama menjaga inflasi ini agar tidak bergejolak," kata Arief.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
