Nuri Resti Chayyani dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, juga berharap bahwa RUU yang telah memasuki Program Legislasi Nasional (Prolegnas) per 20 September 2022 lalu itu akan mendorong perbaikan moneter Indonesia dalam memitigasi krisis bidang keuangan.
"Seperti kondisi yang ada saat ini, dengan masuknya RUU P2SK dalam Prolegnas, diharapkan akan mengatasi kemungkinan dampak krisis global akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju di bidang finansial," ujar Nuri.
Dia menyebut reformasi keuangan dengan RUU P2SK tidak terlepas dari berbagai tantangan, di mana tantangan mendasarnya adalah literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah.
Baca juga: Anggota Komisi XI DPR sebut RUU P2SK akan perkuat perbankan syariah
Menurut dia, masih maraknya pinjaman daring ilegal, investasi bodong, pencucian uang dan lain sebagainya, disebabkan oleh literasi keuangan masyarakat yang minim.
"Pembentukan RUU P2SK tentu perlu dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Hal ini penting karena sektor keuangan membutuhkan kepercayaan di dalamnya. Hal terkecilnya adalah kepercayaan masyarakat untuk mengamankan asetnya, dan hal yang terbesar adalah kepercayaan masyarakat untuk bertransaksi di dalam negeri." kata Nuri.
Lebih lanjut, dia menyebut, apabila infrastruktur keuangan dalam negeri dapat dipercaya, maka akan menggerakkan moda perekonomian, dan apabila tidak dapat dipercaya, maka masyarakat akan memilih meletakkan asetnya keluar negeri yang mengakibatkan aliran modal keluar.
Dengan adanya RUU P2SK, dia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat stabilitas sistem keuangan yang ada.
Baca juga: Wamenkeu: Reformasi diperlukan bagi sektor keuangan yang masih dangkal
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
