“Saya berharap semua komponen yang terlibat punya komitmen untuk menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan pada diskusi audit kasus stunting, sehingga ada keberlanjutan yang dilakukan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Renta Rego dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Renta menuturkan salah satu daerah yang mengalami tantangan itu adalah Kabupaten Pulau Talibau. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Pulau Taliabu berada pada angka 35,2 persen.
Hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21) mendata ada 14.638 keluarga tinggal di Kabupaten Pulau Taliabu. Dari Pemutakhiran Data PK21 yang dilaksanakan pada tahun ini, jumlah keluarga yang berisiko stunting mencapai 65 persen atau sebanyak 9.654 keluarga dari 92,13 persen keluarga sasaran.
Jarak yang jauh dari ibu kota dengan ketinggian yang relatif curam dan terdapat susunan bukit-bukit serta gunung di 250 meter sampai 1.388 meter di atas permukaan laut, membuat Pulau Talibau memiliki keterbatasan untuk mengembangkan sanitasi di wilayahnya.
Oleh karenanya, 1.901 keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, 3.730 keluarga tidak mempunyai jamban yang layak dan sebanyak 6.464 Keluarga tidak mempunyai rumah layak huni.
“Pada prinsipnya, tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan wilayah ini, namun dari segi pengembangan sanitasi faktor kemiringan dan ketinggian dari permukaan laut sangat berpengaruh terhadap opsi teknologi yang akan dikembangkan dalam pengembangan infrastruktur sanitasi,” ujarnya.
Selain keadaan geografis, besarnya risiko stunting juga terjadi akibat indikator pra sejahtera menunjukan terdapat 703 anak usia 7-15 tahun yang tidak sekolah. Sehingga ada 805 keluarga tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulannya.
Hal tersebut diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, yang memproyeksikan penduduk Pulau Taliabu ada 58.744 jiwa pada tahun 2021 dengan indeks keparahan kemiskinan sebesar 10 persen.
Sebagai upaya tindak lanjut dari tantangan itu, BKKBN telah menggelar audit kasus stunting yang menghasilkan rekomendasi kebijakan berupa konseling pengasuhan dan cara pemberian makanan yang benar kepada ibu dan balitadan penguatan sistem Rrujukan untuk kasus Red Flag (bendera merah).
“Diskusi yang dilaksanakan secara panel ini juga menghasilkan hasil kajian dan rekomendasi, berupa pengatasan tidak adanya jamban sehat dan sanitasi lingkungan yang kurang, sehingga direkomendasikan untuk pembuatan jamban keluarga/fasilitas MCK umum dan program bersih-bersih lingkungan,” katanya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Arief Mujayatno
Copyright © ANTARA 2022
