"Pilot project ini akan direalisasikan pada 2025 di Kabupaten Natuna," kata Direktur Utama PTDI, Gita Amperiawan melalui keterangan pers yang didapat di Natuna, Minggu.
Menurutnya, pemerintah pusat memahami kendala Natuna yang paling mendasar adalah aksesibilitas yaitu transportasi menuju dan keluar dari Kabupaten Natuna sehingga pemerintah pusat melakukan pengembangan proyek rintisan pesawat amfibi N 219 tersebut.
Ia juga menerangkan dengan kondisi Natuna sebagai wilayah kepulauan pengembangan aksesibilitas menggunakan pesawat amfibi di rasa tepat.
"Melakukan pendaratan, lepas landas di laut, dan kita akan langsung meninjau hari ini di salah satu pulau, Senua untuk memastikan wilayah waterbase airport harus mendukung terlebih dahulu," jelas Gita Amperiawan.
Sementara, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN (Bappenas) Amalia Adininggar dalam keterangannya menyampaikan paparan Bupati Natuna sangat komprehensif sebagai gambaran rencana transformasi ekonomi di mana Natuna menjadi salah satu program induk percepatan transformasi ekonomi.
Selanjutnya, Natuna sebagai wilayah terdepan di utara Indonesia menjadi salah satu bagian dari target wilayah reformasi ekonomi melalui pemanfaatan kekayaan lautnya.
"Dengan tagline merajut untaian biru ekonomi Indonesia, berdasarkan potensi perikanan tangkap dan budidaya Ikan," jelas Amalia Adininggar.
Selanjutnya, Amalia juga menyampaikan terkait pariwisata pemerintah pusat telah membuat program "Kepri Biru" sesuai dengan potensi kekayaan geologi yang Natuna memilikinya.
Menurutnya, Hal itu dapat dilihat karena Kabupaten Natuna sebagai salah satu kawasan warisan geopark Nasional.
"Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah yang ditunjuk sebagai wilayah geopark Nasional dengan Warisan geologi berupa bebatuan yang berusia ratusan jutaan tahun, geobiodiversity dengan adanya salah satu hewan endemi yaitu Kekah dan Penyu, terakhir geocultural seperti mendu dan lain lain," Jelas Amalia Adininggar.
Menanggapi rencana terdebut, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Bappenas dan PTDI.
"Dengan kondisi wilayah kepulauan, pengembangan rencana Sea Plane N 219 adalah solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah accesibility bagi wilayah perbatasan," ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan dalam merencanakan reformasi ekonomi perlu sebuah pemahaman selain kebutuhan infrastruktur, sumberdaya manusia di wilayah tersebut juga sangat penting.
Pewarta: Cherman
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2022
