Sementara itu, sebanyak 28 persen sisanya atau senilai Rp2,27 triliun dibayarkan dengan menggunakan dana talangan dari badan usaha.
"Porsi penggunaan dana talangan untuk pembebasan lahan guna jalan tol semakin mengecil sejak 2020. Hal ini dapat menguntungkan badan usaha sekaligus pemerintah," katanya dalam webinar Infrastructure Day yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Qoswara memaparkan penggunaan dana talangan untuk pembebasan lahan jalan tol yang mencapai 89 persen atau senilai Rp16,09 triliun pada 2020, telah menurun menjadi 43 persen atau Rp7,76 triliun pada 2021.
"Dengan lebih banyak dana pembebasan lahan menggunakan pembayaran langsung atau mengurangi dana talangan, pihak badan usaha lebih sedikit mengeluarkan kas untuk menalangi dahulu pendanaan pengadaan lahan," katanya.
Baca juga: LMAN gunakan dana APBN Rp101,36 triliun untuk pengadaan lahan PSN
Pemerintah pun diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan cost of fund untuk membayar dana talangan tersebut.
Adapun pada 2022 pemerintah melalui LMAN telah menyalurkan Rp8,24 triliun untuk pendanaan pembebasan lahan sehingga total Rp85,94 triliun telah disalurkan untuk pembebasan lahan sejak pendirian LMAN.
Ia menambahkan LMAN menghadapi berbagai tantangan melakukan pembebasan lahan antara lain karakteristik khusus lahan yang tidak hanya dimiliki masyarakat, tapi juga lahan kas desa, lahan kehutanan, dan lahan wakaf.
Lahan di dua wilayah yang berbeda juga perlu pendekatan yang berbeda untuk dibebaskan.
"Kemudian, biasanya khusus untuk alokasi dana pengadaan tanah, perencanaan atas dana yang harus dikeluarkan pemerintah sudah ada sejak dua tahun sebelumnya. Padahal harga tanah di lapangan terus mengalami kenaikan sehingga perlu kami sinkronkan terus," katanya.
Baca juga: LMAN ajak investor kerja sama kelola 13 aset negara
Baca juga: LMAN dorong optimalisasi aset negara lewat ide kreatif dan inovatif
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
