Basli Ali pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), mengharapkan percepatan realisasi bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk perbaikan rumah warga terdampak bencana senilai Rp7,9 miliar yang masih berproses di BNPB.
Termasuk percepatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pembangunan infrastruktur pantai di Kecamatan Pasimaranu dan Kecamatan Pasilambena.
"Akibat gempa, sejumlah infrastruktur dan rumah penduduk mengalami kerusakan, yang lebih mengkhawatirkan, terjadinya penurunan permukaan tanah kurang lebih 1,5 meter sehingga air laut menggenangi pemukiman yang berada di pesisir" ujarnya.
Baca juga: Bupati dan Setwapres rakor penuntasan dampak gempa Selayar
Baca juga: Wapres terima Bupati Kepulauan Selayar bahas penanganan bencana
Rakortas R3P secara virtual yang difasilitasi dan dikoordinir oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia (D-2) ini diikuti oleh, BNPB, Kemenko PMK, Kementerian PUPR, BPBD Provinsi Sulsel dan jajaran pejabat OPD.
Bupati Basli Ali, memaparkan sektor perumahan merupakan sektor prioritas karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penanganannya harus dilakukan segera, sehingga rumah terdampak dapat dituntaskan tahun ini.
Basli Ali menyebut berdasarkan hasil analisis yang termuat dalam dokumen R3P Gempa Bumi 7,4 Skala Richter Kabupaten Kepulauan Selayar, pada 14 Desember 2021, kerugian dan kerusakan akibat dampak bencana gempa bumi tersebut sebesar Rp775 miliar.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, masih sangat mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Diperkirakan total kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi rekonstruksi pascabencana gempa bumi Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp353 miliar lebih.
"Skala prioritasnya adalah sektor perumahan sekitar Rp19 miliar, infrastruktur (Rp 313 miliar), ekonomi (Rp825 juta), sosial (Rp20 miliar) dan Lintas sektor Rp280 juta." papar Bupati merinci perkiraan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dengan jangka waktu pemulihan selama tiga tahun yaitu periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
Sementara itu, D-2 Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, mengatakan bahwa rakortas itu merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya, pada 6 Sepetmber 2022 lalu.
"Diharapkan rakortas hari ini dapat memfasilitasi aksi tindak lanjut yang termaktub dalam R3P untuk penuntasan penanggulangan bencana yang dialami Kabupaten Kepulauan Selayar" ucapnya.*
Baca juga: Kemensos serahkan santunan Rp105 juta untuk korban gempa Selayar
Baca juga: Gempa magnitudo 5,2 guncang Selayar tidak berpotensi tsunami
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
