Saat mengomentari Pernyataan Musim Gugur Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt belum lama ini, Profesor Iain Begg dari London School of Economics and Political Science mengatakan bahwa rencana fiskal itu merupakan kombinasi kebijakan untuk semua orang, tetapi masyarakat kelas menengah akan merasa bahwa hasilnya bersifat sangat negatif bagi mereka.
Pekan lalu, Hunt mengumumkan paket kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran senilai 55 miliar poundsterling Inggris (1 poundsterling Inggris = Rp18.686). Pemerintah memperpanjang penerapan pajak keuntungan tak terduga (windfall tax) terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan energi; membekukan ambang batas pajak penghasilan, pajak warisan, dan asuransi nasional; menurunkan ambang batas tarif pajak penghasilan tertinggi; dan menaikkan upah minimum.
"Warga berpenghasilan rendah akan dimasukkan ke dalam golongan pajak itu," tutur Begg.
Dengan membekukan ambang batas dan tunjangan pajak, seperti yang dilakukan oleh Hunt, pemerintah akan menarik lebih banyak orang ke jaring pajak untuk menghasilkan pendapatan pajak yang lebih besar, papar Begg.
Pembaruan kebijakan fiskal di negara itu dilakukan di tengah krisis biaya hidup yang kian memburuk. Inflasi di Inggris mencapai rekor tertinggi dalam 41 tahun terakhir, yakni 11,1 persen, pada Oktober dan kenaikan upah warga gagal mengimbangi lonjakan inflasi.
"Warga sudah harus merogoh kocek lebih dalam akibat inflasi. Ini berarti penghasilan Anda saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan seperti sebelumnya," urai Begg.
"Terdapat sejumlah kebijakan yang setidaknya mampu mencegah warga yang sudah berada dalam situasi sulit terdampak dengan level yang lebih parah dari yang dikhawatirkan sebelumnya," kata Begg.
Selain itu, meski pemerintah saat ini tengah membatasi tagihan energi umum untuk rumah tangga pada musim dingin tahun ini di angka 2.500 poundsterling, Jaminan Harga Energi akan melanjutkan pemberian bantuan mulai April 2023 dengan kenaikan batas maksimum menjadi 3.000 poundsterling. Rumah tangga yang menerima tunjangan bantuan, para pensiunan, dan warga yang mendapatkan tunjangan disabilitas akan menerima pembiayaan baru.
Pengumuman Hunt tersebut dikeluarkan setelah paket pemangkasan pajak nonsubsidi skala besar yang diumumkan oleh pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin mantan perdana menteri Inggris Liz Truss, pada September menyeret pasar finansial ke dalam kekacauan. Kebijakan-kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan pinjaman publik (public borrowing), namun justru mendatangkan pukulan keras bagi reputasi fiskal Inggris.
Pewarta: Xinhua
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
