Wina (ANTARA News) - Iran telah mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menghentikan pengayaan uranium dan mengurangi kerja-samanya dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), kata organisasi yang bermarkas di Wina, Austria, itu itu dalam sebuah laporannya, Jumat waktu setempat. Laporan IAEA yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, yang dikeluarkan setelah batas waktu 30 hari bagi Iran untuk mematuhi tuntutan PBB diumumkan pada akhir Maret, telah diajukan ke Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Laporan itu mengingatkan bahwa para ilmuwan Iran sesungguhnya telah berhasil melakukan pengayaan uranium di pabrik Natanz di Iran tengah, sebuah pengungkapan yang diumumkan oleh pemerintah Iran pada 11 April. Uranium konversi itu diperkaya pada skala 3,6 persen untuk penggunaan industri, kata para pejabat Iran. DK PBB telah meminta Iran menghentikan pengayaan uranium dan membantu IAEA mengklarifikasi programnya yang telah lama dipermasalahkan itu. Sementara itu, tiga negara Eropa sedang menyusun tanggapan atas penolakan Iran itu, kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Emyr Jones Parry, Jumat. Menurut Jones Parry, rancangan resolusi yang sedang dibahasnya dengan duta-duta besar dari Perancis dan Jerman itu harus siap pekan depan untuk dibicarakan di Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara. "Kami sedang menyusun sebuah jalan yang merupakan penyelesaian diplomatik," katanya. "Kami tetap sangat sabar untuk mencapai tujuan itu," tambahnya. Resolusi itu akan berada di bawah Pasal 7 Piagam PBB, yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer untuk mendukung kehendak Dewan Keamanan. Jones Perry mengatakan, ketiga negara EU itu melakukan pembahasan cermat dengan Duta Besar AS John Bolton. Bolton menyatakan, sebuah resolusi di bawah Pasal 7 Piagam PBB akan meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan menuntut kepatuhan wajib pada resolusi-resolusi IAEA yang dimaksudkan untuk menjaga Iran agar tidak memperoleh senjata nuklir. "Mereka harus patuh atau Dewan Keamanan mengambil langkah-langkah lain," katanya kepada wartawan di PBB. AS mendukung resolusi paksa semacam itu untuk menuntut kepatuhan Iran, namun Bolton mengatakan bahwa itu belum secara tegas mengancam sanksi-sanksi. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006