"Bawaslu sedang berupaya untuk memastikan pengawasan di ruang digital dalam konteks politik uang agar terawasi dengan maksimal oleh Bawaslu," ujar Lolly kepada wartawan di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Senin.
Di samping itu, tambah dia, dengan keterbatasan kewenangan yang mereka miliki, Bawaslu berupaya membangun kerja sama dengan pihak terkait untuk memaksimalkan pengawasan politik uang di ranah digital.
Menurut Lolly, upaya memaksimalkan pengawasan di ranah digital penting dilakukan seiring perkembangan teknologi digital yang membuat modus-modus pelanggaran pemilu mengalami perubahan, seperti politik uang menggunakan dompet digital.
Baca juga: Bawaslu RI usung konsep gotong royong dalam pengawasan Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu RI: Pengawasan partisipatif untuk masyarakat rentan
"Digitalisasi ruangnya banyak, selain disinformasi, ada persoalan bagaimana modus bentuk money politic (politik uang) yang akan menemui keberagaman luar biasa," ucap dia.
Lolly menyampaikan selain memiliki modus yang semakin beragam, persoalan mengenai politik uang semakin kompleks karena kekosongan hukum.
Ia mengatakan saat ini belum ada dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang politik uang. Bahkan, tambah Lolly, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) belum ada definisi implisit mengenai politik uang.
"Kalau bicara politik uang kan tidak ada definisi yang 'saklek' dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena di dalamnya disebutkan memberikan atau menjanjikan barang ataupun sesuatu. Dia tidak menyebutkan implisit politik uang sehingga nanti perdebatan apakah ini masuk politik uang atau tidak," jelas Lolly.
Dengan demikian, Lolly menilai diperlukan diskusi lebih lanjut dari Bawaslu dan para pihak terkait, seperti pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
