Wakil Presiden, KH Ma’ruf Ami, menyampaikan sejumlah arahan agar keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini berjumlah 103 buah, semakin berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Arahan tersebut disampaikan pada acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik dan Peresmian 26 Mal MPP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin.
Baca juga: Menpan RB luncurkan program "Pelabuan Cinta" MPP di Probolinggo
“Keberadaan 103 MPP tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat. Ke depan agar MPP di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian,” kata dia. l
Hal pertama, dia meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera merumuskan dan melaksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi melalui platform digital.
Baca juga: Menpan RB: MPP dampak nyata reformasi birokrasi
“Selain itu diperlukan juga sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan tumpang tindih dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik pada MPP,” jelasnya.
Kedua, ia meminta Kementerian Investasi agar menyempurnakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS.
Hingga saat ini dia mengaku masih mendengar adanya keluhan dan isu pada pelayanan OSS di kabupaten, sehingga dia mendorong OSS agar dapat segera diintegrasikan dengan MPP digital.
Baca juga: Hadirnya Mal Pelayanan Publik Lumajang tingkatkan performa birokrasi
Ketiga, dia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya masih rendah.
Keempat, gubernur, bupati dan sekretaris daerah diminta untuk berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan organisasi perangkat daerah atau OPD dalam satu penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing.
Baca juga: Wujudkan Transformasi Digital, Kementerian PANRB Siapkan Kehadiran MPP Digital
Kelima, dia mendorong menteri PANRB, M
menteri dalam negeri bersama-sama dengan sekretaris eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional agar menyelesaikan desain MPP digital.
“Setelah diujicobakan di daerah terpilih harapannya desain ini bisa direplikasi di daerah-daerah lain sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota pada 2024 dapat dipastikan capaiannya,” jelasnya.
Baca juga: Menpan RB resmikan MPP Kota Tanjungpinang
Pada kesempatan itu dia berharap pencanangan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di kementerian/lembaga dan daerah dapat semakin mendorong peningkatan kualitas kelembagaan dan kultural, serta kinerja birokrasi sehingga semakin berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Ia juga meminta agar pelaksanaan reformasi birokrasi tidak dijadikan sebuah rutinitas apalagi beban, melainkan menjadi kebutuhan yang harus dilakukan.
Baca juga: MPP Tasikmalaya dan Kuningan jadi Pendorong Investasi Pertumbuhan UMKM
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
