"Capaian ini tentu menjadi tanggung jawab bagi semua, bahwa kerja-kerja reformasi birokrasi yang berdampak bagi warga tidak boleh terputus. Capaian ini harus membuat kami terpacu bekerja lebih keras lagi, bukan malah berpuas diri," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, Kota Pahlawan sukses meningkatkan kategori Indeks Reformasi Birokrasi dari BB menjadi A, satu-satunya kota di Indonesia yang meraih prestasi tersebut.
Kinerja tersebut disampaikan di sela-sela pengarahan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin terkait reformasi birokrasi tematik di Jakarta pada Senin (5/12). Sedangkan secara resmi hasil penilaiannya diserahkan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Eri Cahyadi pada acara Penganugerahan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi 2022 di Jakarta pada Selasa ini.
Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.
Wali Kota Eri mengatakan, reformasi birokrasi adalah instrumen hulu untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat. Untuk Surabaya, lanjut dia, reformasi birokrasi dimaknai bukan sekadar persoalan administrasi belaka, tetapi harus membawa dampak pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat.
"Sesuai arahan Presiden Jokowi, setiap kerja birokrasi harus berdampak. Tidak boleh pemkot itu seolah sibuk sendiri tapi tidak ada dampaknya di masyarakat. Maka sekarang di seluruh jajaran Pemkot Surabaya kami ukur semua programnya dengan target yang jelas. Seperti stunting, kemiskinan, pengangguran, bahkan sampai SOP antrean rumah sakit, kami bikin target yang jelas," kata Cak Eri panggilan lekatnya.
Cak Eri lantas mencontohkan sejumlah program kerja kerakyatan yang lahir dari reformasi birokrasi, di antaranya "Rumah Padat Karya" yang memanfaatkan aset "menganggur" Pemkot Surabaya untuk digunakan sebagai rumah usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dalam bentuk kafe, barbershop, laundry, tempat cuci motor-mobil, lahan pertanian-perikanan perkotaan, destinasi wisata, pusat produksi kue, dan sebagainya. Program itu telah menyerap ribuan tenaga kerja dari kalangan MBR.
"Dengan reformasi birokrasi, yang kemudian melahirkan program inovasi seperti Rumah Padat Karya, Surabaya berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara signifikan sebanyak 2,06 persen dari 9,68 persen pada Agustus 2022 menjadi 7,62 persen per Agustus 2022. Persentase penduduk miskin juga berhasil kami turunkan menjadi 4,72 persen. Ini semua akan terus kami tangani melalui kerja birokrasi yang berdampak," kata Cak Eri.
Selain itu, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sukses menaikkan peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari peringkat BB (Baik) menjadi A (sangat baik). Ini merupakan pertama kalinya Pemkot Surabaya meraih predikat A untuk SAKIP, yang dinilai dari sekitar 120 indikator yang menghitung akuntabilitas kinerja birokrasi secara rigid dan terukur.
"Untuk akuntabilitas kinerja, kita memang lakukan beberapa pembenahan secara terus menerus. Bagaimana pohon kinerja atau Cascading kita bikin rinci mendetailkan kinerja dan indikator kinerja. Siapa mengerjakan apa di birokrasi menjadi jelas. Jadi tidak tumpang tindih, tetapi kolaboratif agar dampak program di masyarakat lebih terasa," kata dia.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
