"Untuk 2023 Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan akan berada di kisaran 5,00 persen sampai 5,30 persen year on year (yoy) dengan Inflasi di antara 3,60 persen sampai 5,00 persen, serta rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap dolar di kisaran Rp15.200-Rp15.800 per dolar AS," kata Haryadi di Jakarta, Rabu.
Haryadi memaparkan proyeksi rentang pertumbuhan tersebut berdasarkan pertimbangan yakni pemulihan ekonomi yang berjalan cukup baik pada 2022, di antaranya sebagai hasil dari sejumlah program proteksi sosial dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kemudian, adanya sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk meredam berbagai dampak dari inflasi global dan kelesuan ekonomi dunia.
Baca juga: OJK: Dunia dihadapkan inflasi dan resesi secara bersamaan di 2023
"Sayangnya terdapat kurang konsistennya pelaksanaan agenda reformasi struktural yang berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif," kata Haryadi.
Sementara itu, ia mengatakan bahwa pengaruh resesi global sangat nyata pada penurunan agregat permintaan ekspor produk hasil industri padat karya, diikuti dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di penghujung tahun 2022 yang diproyeksikan akan terus berlanjut di 2023.
Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja terus berkurang akibat investasi padat modal dan pemanfaatan teknologi.
Pencari kerja dengan keahlian atau keterampilan rendah lulusan SD dan SMP semakin tersisih dalam memperebutkan pekerjaan dari sektor usaha formal yang memiliki kepastian pendapatan.
Akibatnya, bantuan sosial untuk masyarakat marjinal semakin membebani anggaran pemerintah yang menghambat pembangunan.
Baca juga: Sri Mulyani sebut Indonesia perlu diverisifikasi ekspor di 2023
"Semakin merosotnya daya serap tenaga kerja di sektor formal dibandingkan meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan gizinya," ujar Haryadi.
Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2023, Pemerintah dinilai perlu konsisten dalam menjalankan sejumlah agenda reformasi ekonomi struktural sebagaimana tercermin dalam substansi UU Cipta Kerja.
"Berbagai masalah inkonsistensi kebijakan mutlak perlu ditindaklanjuti dengan cepat. Kebijakan populis yang menghancurkan reformasi struktural jangka menengah-panjang harus dikoreksi," ujar Haryadi.
Selain itu, dukungan kelembagaan harus dijalankan secara efektif dan efisien untuk menjaga momentum pemulihan di tengah ancaman resesi global.
Baca juga: Menko Airlangga: Ekonomi kuat Indonesia modal hadapi resesi 2023
Baca juga: Airlangga: Pembangunan untuk ekonomi inklusif-berkelanjutan pada 2023
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
