peningkatan imunitas lebih menentramkanJakarta (ANTARA) - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan vaksinasi dapat menjamin keberlangsungan situasi pengendalian COVID-19 di Indonesia yang secara umum sudah jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi global.
"Indikator yang bisa menjamin lebih berkelanjutan situasi di Indonesia saat ini adalah modal imunitas. Peningkatan imunitas lebih menentramkan," kata Dicky Budiman di Jakarta, Jumat.
Menurut Dicky indikator perbaikan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini adalah penurunan jumlah masyarakat yang terinfeksi, beban di fasilitas kesehatan, dan kasus kematian.
Menurut Dicky, kondisi global kasus COVID-19 di beberapa negara masih cukup tinggi, misalnya di China dan India.
Baca juga: 68,2 juta orang sudah terima dosis ketiga vaksin COVID-19
Baca juga: Satgas: Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 naik 2.812 orang
Dicky mengatakan, Indonesia perlu terus meningkatkan capaian vaksinasi agar pengendalian COVID-19 di Tanah Air bisa dipertahankan secara berkelanjutan.
Dicky mengatakan, cakupan vaksinasi primer dan booster harus di atas 80--85 persen. Sedangkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut per Desember 2022 cakupan vaksinasi penuh, yakni dosis pertama dan kedua serta booster pertama belum mencapai 80 persen.
"Ini harus dikejar, karena ini akan membuat percaya diri kita lebih besar," katanya.
Hal lain yang harus terus diperhatikan adalah potensi importasi kasus dari China ke Indonesia. Kemudian, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus konsisten, terutama saat libur Natal dan tahun baru.
"Natal dan tahun baru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati libur ini, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinspinya adalah terapkan 5M," ujarnya.
Baca juga: Indonesia jangan abai pada China salah terapkan pengetatan COVID-19
Dicky mengatakan, Indonesia perlu terus meningkatkan capaian vaksinasi agar pengendalian COVID-19 di Tanah Air bisa dipertahankan secara berkelanjutan.
Dicky mengatakan, cakupan vaksinasi primer dan booster harus di atas 80--85 persen. Sedangkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut per Desember 2022 cakupan vaksinasi penuh, yakni dosis pertama dan kedua serta booster pertama belum mencapai 80 persen.
"Ini harus dikejar, karena ini akan membuat percaya diri kita lebih besar," katanya.
Hal lain yang harus terus diperhatikan adalah potensi importasi kasus dari China ke Indonesia. Kemudian, kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas harus terus konsisten, terutama saat libur Natal dan tahun baru.
"Natal dan tahun baru punya potensi perburukan karena lebih dari 40 juta orang bergerak yang bisa membawa virus. Ini bisa jadi masalah di tengah ancaman kondisi global. Setelah melewati libur ini, lakukan kajian pola pembatasan atau public health yang lain. Prinspinya adalah terapkan 5M," ujarnya.
Baca juga: Indonesia jangan abai pada China salah terapkan pengetatan COVID-19
Baca juga: Refleksi 2022, Epidemiolog nilai sistem kesehatan RI butuh perbaikan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang mengakhiri kebijakan PPKM sebab kasus harian COVID-19 sudah turun ke angka 1.200an, atau cukup terkendali. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan, sebelum memutuskan menghentikan PPKM.
Juru Bicara Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan rencana pemerintah mengakhiri PPKM merupakan bentuk penyesuaian kebijakan, tapi penanganan pasien akan terus berjalan selama masih terjadi kasus di Indonesia.
"Penyesuaian kebijakan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans, dan komunikasi publik untuk menjaga kekebalan kelompok agar selalu tinggi. Itu hal utama yang dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat," katanya.
Baca juga: Dosen RSA UGM jelaskan hiposmia sebagai gejala baru COVID-19
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang mengakhiri kebijakan PPKM sebab kasus harian COVID-19 sudah turun ke angka 1.200an, atau cukup terkendali. Pemerintah masih menunggu hasil kajian dari Kementerian Kesehatan, sebelum memutuskan menghentikan PPKM.
Juru Bicara Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan rencana pemerintah mengakhiri PPKM merupakan bentuk penyesuaian kebijakan, tapi penanganan pasien akan terus berjalan selama masih terjadi kasus di Indonesia.
"Penyesuaian kebijakan dengan tetap meningkatkan protokol kesehatan, vaksinasi, surveilans, dan komunikasi publik untuk menjaga kekebalan kelompok agar selalu tinggi. Itu hal utama yang dilakukan seluruh lembaga dan masyarakat," katanya.
Baca juga: Dosen RSA UGM jelaskan hiposmia sebagai gejala baru COVID-19
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
