"Pertama, memastikan roda regenerasi di TNI AL berjalan," kata Anton di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penunjukan Ali sebagai Kasal sedikit banyak memberi harapan berjalannya regenerasi di matra laut karena Ali adalah kandidat Kasal yang memiliki usia pensiun paling panjang dari delapan perwira tinggi Laksamana Madya TNI AL.
Apalagi, kata dia, sejauh ini matra laut tidak imun dengan problem surplus pamen senior dan perwira tinggi.
Oleh karena itu, kata Anton, bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ali semestinya dapat mencari formula dalam mengatasi masalah ini.
Hal itu mengingat program kerja prioritas Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono adalah membangun SDM prajurit sehingga hendaknya program tersebut bisa terefleksi dalam pemuktahiran mekanisme pembinaan karir prajurit.
"Dalam titik ini, konsistensi implementasi kebijakan promosi, mutasi, dan demosi karier prajurit menjadi krusial. Jangan sampai justru fenomena favoritisme terhadap klik, kelompok atau angkatan tertentu menjadi marak. Inkonsistensi hanya akan menambah kompleksitas dan beban Ali dalam memimpin TNI AL," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) itu.
Tentunya, papar dia, penataan karier prajurit tidak mesti diikuti dengan pemekaran struktur organisasi TNI AL. Laksamana Ali semestinya dapat melakukan kaji ulang terkait struktur TNI AL yang ada.
Baca juga: Anggota DPR: Kasal miliki peran penting jaga kedaulatan maritim
Baca juga: Kasal Muhammad Ali siap tingkatkan penegakan kedaulatan laut Indonesia
"Jangan sampai ide penambahan-penambahan pos jabatan atau struktur baru justru menjadikan organisasi semakin gemuk dan tidak efektif," tuturnya.
Kedua, kata Anton, Kasal baru perlu memperkuat upaya modernisasi alutsista karena Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah memastikan pemenuhan MEF tahap 3 yang akan berakhir pada 2024 akan meleset dari target 100 persen.
"Meski demikian, tetap ada ruang bagi Kasal baru untuk membuat kebijakan guna memperkaya kualitas pengadaan dan modernisasi alutsista," ujar Anton.
Selain dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengadaan, Laksamana Ali dapat membantu membangun formulasi dalam pengelolaan pemeliharaan dan perawatan (harwat) alutsista.
"Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesiapan alutsista TNI AL masih jauh dari harapan. Keragaman alutsista yang dimiliki telah membawa kompleksitas tersendiri dalam harwat alutsista," katanya.
Oleh karena itu, ketersediaan daftar identifikasi semua jenis alutsista TNI AL akan menjadi penting untuk menghitung "life cycle cost" alutsista.
Daftar ini kelak akan menjadi pijakan bagi Kemhan, Bappenas, dan Mabes TNI untuk menyusun formula terkait harwat. Dengan demikian, proses harwat tidak lagi berdasarkan selera melainkan berbasis data akurat.
Selain itu, Ali dapat mengintensifkan agenda transformasi TNI AL. Agenda tersebut hendaknya menargetkan adanya peningkatan signifikan hari patroli dan kesiapan armada TNI AL.
"Maka, penyederhanaan jenis dan fungsi armada yang dimiliki TNI AL semestinya menjadi sentral agenda ini. Penyederhanaan jenis armada tentu saja dapat menekan tingginya anggaran harwat," ucapnya.
Dengan demikian, tambah dia, skala prioritas baru dalam rangka modernisasi alutsista TNI AL dapat disusun dengan baik di tengah keterbatasan porsi anggaran pertahanan. Berbekal pengalaman sebagai mantan Asisten Perencanaan Kasal, katanya, Ali jelas mampu menyiapkan dan mengeksekusi agenda ini.
Ketiga, mendukung peningkatan interoperabilitas TNI. Sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, tambah dia, Ali tentu sudah memiliki pemahaman dan pengalaman dalam memperkuat interoperabilitas TNI.
"Dengan kondisi ancaman keamanan maritim yang dinamis, Ali tidak punya pilihan selain mendukung upaya peningkatan interoperabilitas dan kesiapsiagaan matra laut dalam menghadapi kemungkinan terburuk," papar Anton.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
