Transisi energi berpotensi menumbuhkan perekonomian secara signifikan lantaran bisa menarik investasi masuk, menyerap tenaga kerja, hingga meningkatkan kinerja industri.
Bank Dunia memperkirakan transisi energi yang ambisius bisa memberi efek positif kepada Produk Domestik Bruto (PDB) domestik. Dalam skema pertama, akan terdapat penambahan sebesar 0,2 persen terhadap PDB dengan mengandalkan pembiayaan swasta dan 0,1 persen dengan menggunakan pendanaan campuran.
Sedangkan dalam skema kedua, yakni dengan target transisi energi yang lebih ambisius, PDB Indonesia bisa meningkat 0,3 persen dengan pembiayaan swasta dan 0,1 persen dengan pendanaan campuran.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menilai PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN memiliki peran yang cukup signifikan untuk menjadi pionir dalam melakukan transisi energi di Tanah Air. Maka dari itu, pemerintah bersama PLN terus memetakan potensi pengembangan transisi energi, sebagai langkah kolaborasi dan sinergi.
Kolaborasi memang menjadi hal penting dalam mewujudkan agenda transisi energi, terutama di tengah tantangan ekonomi pada tahun 2023. Isu transisi energi kemungkinan akan menjadi agenda bersama dunia di tahun depan, apalagi setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Selain kolaborasi, Energy Finance Analyst Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Elrika Hamdi menilai untuk bisa mempercepat agenda transisi energi diperlukan empat langkah kunci lainnya. Pertama, perlu adanya kerangka kebijakan yang dirancang dengan baik dan penuh insentif yang memudahkan investor masuk ke Indonesia.
Kedua, memaksimalkan potensi sumber daya alam yang saat ini dimiliki Indonesia sebagai basis energi. Hal ini sudah dilakukan PLN dengan memetakan potensi sumber daya alam dalam mendukung ketahanan energi dan juga energi yang efisien.
Kunci ketiga, yaitu aksi pemerintah Indonesia dalam meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) adalah langkah progresif yang perlu didukung untuk bisa memudahkan skema investasi yang menguntungkan dan memudahkan, kemudian yang keempat adalah menyelaraskan dan membangun kepercayaan investor dan peminjam dalam memberikan pembiayaan hijau yang murah dan berbunga rendah.
Langkah yang dilakukan PLN dalam mengemas rencana proyek mampu meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di sektor pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Kendati demikian, PLN tetap perlu menciptakan teknologi agar pembangunan tetap mengutamakan efisiensi dan keandalan pasokan listrik.
Oleh karenanya, agenda transisi energi harus dipersiapkan dengan matang, termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan hingga dampak yang dapat ditimbulkan.
Berbagai upaya telah dilakukan PLN dalam agenda transisi energi. Selain gencar membangun pembangkit berbasis EBT, PLN juga mendorong ekosistem kendaraan listrik sehingga bisa menurunkan angka ketergantungan energi fosil di tengah tantangan target nol emisi bersih dan krisis energi.
Dalam waktu dekat, energi bersih harus dipastikan akan menjamin ketahanan dan keterjangkauan energi. Misalnya, dalam jangka pendek penggunaan gas alam merupakan salah satu strategi penting dalam transisi energi selain pada pengembangan EBT.
Sementara dalam jangka panjang, PLN berfokus pada pengembangan energi terbarukan skala besar yang dikombinasikan dengan penyimpanan energi dan interkoneksi. Adapun perseroan telah berhasil menghapus 13 gigawatt (GW) pembangkit listrik batu bara dalam fase perencanaan, yang artinya Indonesia sudah bisa terhindar dari emisi karbondioksida (CO2) sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun.
Selain itu, PLN juga sudah mengubah perencanaan pembangunan pembangkit batubara sebesar 1,1 GW menjadi berbasis energi bersih dan 880 megawatt (MW) pembangkit batu bara yang dikonversi menjadi berbasis gas.
PLN pun telah membangun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang sangat agresif dalam menambahkan EBT sebesar 20,9 GW atau 51,6 persen penambahan pembangkit dari tahun 2021-2030 berbasis EBT.
Dari berbagai upaya tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan pada tahun ini PLN mampu menurunkan emisi hingga 35 juta ton. Namun, jika tidak ada upaya maksimal, emisi karbon bisa mencapai 240 juta ton.
“PLN menangkap isu transisi energi ini bukan sekedar tantangan tetapi justru menjadi peluang untuk membuat Indonesia lebih baik dan tumbuh ke depan,” ucap Darmawan.
Berbagai langkah tersebut menggambarkan betapa pentingnya transisi energi bagi perekonomian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebutkan apabila tidak melakukan transisi energi, industri-industri di Indonesia akan terkena pajak karbon, sehingga berimbas kepada tidak kompetitifnya biaya produksi yang dapat berujung pada runtuhnya industri tersebut.
Sementara untuk industri dari luar negeri, bisa jadi akan memindahkan pabriknya ke negara lain yang lebih potensial jika tak ada penerapan transisi energi di Indonesia.
Program-program yang dilakukan untuk mendukung transisi energi antara lain penggunaan kendaraan listrik secara masif, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap serta teknologi efisiensinya, dan Program B30 dimana semua produk sawit dapat dimanfaatkan. Ke depannya, Indonesia berencana menerapkan bioavtur dan biogasoline yang masih terus berproses.
Tak hanya industri, negara juga akan menanggung beban berat apabila transisi energi tidak dilakukan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan di atas 5 persen per tahun, konsumsi energi akan bertambah 2 persen di atas laju pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, devisa negara harus tergerus untuk mengimpor migas demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan begitu, transisi energi bisa memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia melalui penguatan devisa negara jika diterapkan.
Emisi nol bersih
Berdasarkan data Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB), permintaan energi di Asia akan melonjak dua kali lipat pada tahun 2030. Saat ini Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang meliputi 67 persen dari bauran pembangkit energi nasional.
Akan tetapi, tren tersebut kemungkinan akan melambat karena pemerintah Indonesia secara resmi telah melarang pengembangan PLTU baru dan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.
Transisi energi berperan sangat penting karena memiliki korelasi yang sangat positif dengan pertumbuhan. Kebijakan tersebut juga akan mengukuhkan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Target tersebut sangat mungkin dicapai mengingat potensi EBT yang dimiliki Indonesia cukup besar, yaitu mencapai 437 GW. Hingga tahun 2060, potensi investasi energi terbarukan mencapai sekitar 700 miliar dolar AS.
Besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia bisa menjadi peluang kerja sama bagi seluruh negara untuk bersama menurunkan emisi karbon. Pemerintah melalui PLN pun siap mengembangkan potensi energi bersih tersebut.
Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menegaskan PLN telah memiliki peta jalan besar untuk menuju emisi nol bersih di tahun 2060 melalui tiga fase, yakni jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Untuk jangka pendek pada periode 2021-2030, PLN tidak akan lagi membangun pembangkit batu bara baru untuk menghasilkan listrik. Kemudian dalam jangka menengah yaitu pada periode 2031-2060, PLN melakukan beberapa langkah seperti menyiapkan penyimpanan baterai untuk menunjang pembangkit yang lebih ramah lingkungan.
Lalu, untuk jangka panjang, PLN membangun teknologi dan ekosistem untuk mendukung energi bersih seperti penggunaan kendaraan listrik atau penyediaan sertifikat energi terbarukan atau Renewable Energy Certificate.
Dari sisi pembiayaan, PLN telah mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga keuangan untuk mengamankan keberlanjutan pembiayaan program transisi energi. Namun, karena kebutuhan anggaran yang cukup besar PLN tetap memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai emisi nol bersih.
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
