"Penempatan JakWifi dapat difokuskan sekolah untuk mendukung pendidikan digital, kemudian kantor untuk mempercepat pekerjaan," kata Nirwono di Jakarta, Sabtu.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan itu menambahkan, JakWifi juga bisa disediakan di kawasan terminal atau halte atau stasiun untuk kemudahan bertransformasi digital. Kemudian, bisa disediakan di sejumlah taman kota agar mendorong warga bermain ke taman atau ruang publik lainnya.
Selain itu, di rusunawa dan permukiman padat penduduk untuk membantu pelaku UMKM digital dan mendukung bekerja dari rumah atau "work from home" (WFH).
Nirwono menilai, layanan internet gratis JakWifi tetap dibutuhkan warga Jakarta sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada warganya.
Baca juga: DKI kurangi titik wifi sesuaikan kebutuhan setelah pandemi
Di sisi lain, mendorong digitalisasi dan produktivitas kehidupan masyarakat untuk kerja kreatif, UMKM daring dan bekerja dimana saja.
Bahkan di kota-kota di negara maju dunia lainnya sudah memberikan fasilitas internet gratis. Dia menyakini Pemprov DKI Jakarta mampu karena ditopang anggaran yang cukup besar dibanding daerah lain, hingga Rp80 triliun dalam setahun.
Senada dengan Nirwono, Anggota DPRD DKI Gembong Warsono menilai JakWifi dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya yang memiliki anak masih sekolah.
Ia menuturkan dalam satu keluarga MBR biasanya terdapat dua hingga tiga anak yang masih sekolah. Meski rutin mendapat dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari pemerintah daerah, namun bantuan itu tidak termasuk dengan akses digital anak-anak.
Baca juga: DPRD DKI minta layanan JakWiFi terus ditambah
Anggota DPRD DKI lainnya, Dwi Rio Sambodo menambahkan, pemasangan JakWifi tidak hanya pada kuantitas namun harus tepat sasaran.
"Bisa digunakan untuk program bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta dan sebagainya. Jadi, titik pemasangannya tetap harus proporsional dan tepat sasaran," kata Rio.
Rio mengatakan, anggaran pemasangan JakWifi sebetulnya tidak hanya bersumber dari APBD tetapi bisa melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).
Pemprov DKI Jakarta berjanji mengevaluasi jumlah titik layanan jaringan internet gratis, JakWifi guna mendukung kebutuhan masyarakat tidak mampu.
"Pertengahan tahun ini kami akan evaluasi lagi, lihat lagi tingkat penggunaan masyarakat," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto.
Baca juga: DKI jamin JakWifi tetap berjalan meski ada pengurangan titik akses
Pemprov DKI mengurangi titik JakWifi yang saat ini penggunannya mayoritas dinilai lebih banyak untuk hiburan berdasarkan survei yang dilakukan jajarannya.
Dalam survei yang dilakukan pada Desember 2021, pemanfaatan JakWifi mencapai 56 persen. Kemudian pada Maret 2022 terus naik menjadi 60,9 persen.
Namun pada survei yang dilakukan pada November 2022, tercatat hanya 27,5 persen penggunaan untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selebihnya, layanan JakWifi dimanfaatkan untuk kepentingan hiburan atau gim sebesar 50,7 persen.
Ia menyebutkan, anggaran bakal ditambah jika penggunaan JakWifi untuk kepentingan masyarakat dalam aktivitas belajar dan bekerja kembali tinggi.
Dia menambahkan, awalnya dinas mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar, namun disetujui sebesar Rp56 miliar sehingga dari 3.500 titik JakWifi dikurangi menjadi 1.263 titik.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
