"Saya ingin menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo) bahwa kita harus tangani secara tuntas masalah sampah," katanya saat meninjau TPA BLE di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jateng, Minggu.
Nurbaya mengatakan jika melihat contoh TPA BLE di Banyumas, pengelolaan sampahnya berada satu kompleks dengan berbagai peran aktor itu kelihatannya bisa selesai.
Dari TPA BLE tersebut, pihaknya akan cek langkah-langkahnya untuk dihitung dari segala aspek.
"Dari volume sampah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, dan lain-lain. Tapi, sebetulnya yang paling penting adalah bahwa sampahnya bisa diselesaikan," jelasnya.
Oleh karena itu, kata Nurbaya, pihaknya juga akan cek hal-hal yang bisa dicontoh dan harus dicontoh dari Banyumas.
Dia pun mengiyakan saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan TPA BLE tersebut akan direplikasikan di berbagai daerah.
"Ya, kita coba (replikasi), kita coba," tegas Menteri LHK.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nurbaya diajak Bupati Banyumas Achmad Husein untuk melihat proses pengelolaan sampah di TPA BLE seperti pemilahan sampah dan pembuatan paving dari plastik.
Usai mengunjungi TPA BLE Desa Wlahar Wetan, Menteri LHK bersama rombongan pejabat Kementerian LHK juga berkesempatan untuk berkunjung ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, dengan didampingi oleh Bupati Banyumas.
Saat ditemui wartawan usai kunjungan Menteri LHK, Kepala TPA BLE/Kepala Unit Pelaksana TPST Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Edi Nugroho mengatakan aktivitas di TPA BLE adalah memroses residu sampah yang berasal dari kelompok swadaya masyarakat (KSM).
"Jadi, dari sisa hasil olahan KSM atau sisa yang tidak bisa terolah oleh KSM itu masuk ke TPA BLE. Volume residu yang kami terima karena ketersediaan peralatannya belum 100 persen, ini baru mampu sekitar 12-16 dump truck per hari atau setara 40-50 ton per hari," jelasnya.
Di TPA BLE, kata dia, residu tersebut dipilah menggunakan mesin dengan hasil berupa plastik refuse derived fuel (RDF), bubur sampah (bursam) RDF, dan bursam untuk media maggot.
Dari keluaran berupa plastik RDF tersebut, lanjut dia, ada yang digunakan untuk RDF bagi pabrik semen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap (unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk) dan ada pula yang digunakan untuk paving.
"Sementara, residu yang digunakan untuk media maggot hanya sekitar 1-2 ton karena masih adanya keterbatasan bangunan yang belum sempurna, untuk paving sekitar 2 persennya (2 persen dari volume residu yang masuk TPA BLE), lalu sisanya diolah untuk RDF," katanya.
Khusus untuk RDF, kata dia, ada yang diolah di TPA BLE dan ada pula yang dikirim ke pul di Wangon karena adanya keterbatasan alat pembuatan RDF.
"Di pul Wangon ada alat pembuatan RDF," katanya.
Edi mengatakan produksi RDF di TPA BLE untuk sementara baru mencapai 6 ton per hari.
Oleh karena UPT TPA BLE belum berbadan hukum badan layanan umum daerah (BLUD), kata dia, sesuai dengan nota kesepahaman RDF tersebut diambil oleh koperasi atau KSM yang sudah bekerja sama dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Cilacap.
Baca juga: Menteri LHK: Saat ini sampah bernilai ekonomi tinggi
Baca juga: Kementerian LHK bantu teknologi RDF pengolahan sampah di Sawahlunto
Baca juga: Menteri LHK dorong upaya minim sampah selama mudik Lebaran
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
