"Salah satu titik rawan korupsi adalah terbatas dan tertutupnya informasi tentang hasil dari proses tertentu dalam penanganan perkara di MA," kata anggota KY sekaligus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Binziad Kadafi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Kadafi, keterbatasan informasi tersebut akan menggoda pihak berperkara melakukan komunikasi dan pendekatan tambahan dengan pihak-pihak di MA, termasuk oknum-oknum tidak bertanggungjawab.
Selain bisa memperjualbelikan informasi yang seharusnya secara normatif sudah bisa didapat, komunikasi dan pendekatan tidak resmi tersebut dapat diselewengkan dan diklaim hingga ke pengaturan isi putusan.
Oleh karena itu, KY mengapresiasi dan memberi dukungan penuh atas inisiatif MA pada awal Januari 2022 berupa penyempurnaan publikasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara (Info Perkara) di MA.
"Langkah ini meski kecil tetapi punya arti strategis bagi penguatan transparansi dan integritas di MA," lanjut Kadafi.
Baca juga: KY jelaskan alasan laporan Kuat Ma'ruf terhadap hakim belum rampung
Sejak 2007, setiap amar putusan telah dipublikasikan MA meski hanya memuat informasi singkat seperti tolak (yang artinya permohonan kasasi/PK ditolak majelis hakim), kabul (permohonan kasasi/PK dikabulkan majelis hakim), dan tolak perbaikan (permohonan kasasi/PK ditolak namun dengan perbaikan tertentu pada amar putusan pengadilan sebelumnya.
Namun, meski mengacu pada putusan dan dipublikasikan di hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan, KY menilai informasi singkat tersebut belum memadai. Para pihak berperkara akan tetap mencari cara untuk mendapatkan informasi yang lebih detail.
"Di sinilah ruang terjadinya spekulasi dan transaksi yang potensial melibatkan atau dikait-kaitkan dengan hakim sehingga dapat berujung pada pelanggaran KEPPH," tambahnya.
Dia mengatakan lewat perbaikan Info Perkara MA dalam waktu dekat pencari keadilan dan publik dapat segera mengetahui inti dari amar putusan, meliputi ketentuan pidana yang diterapkan, lama penjara atau kurungan, besarnya denda yang dijatuhkan, bahkan hingga penetapan status barang bukti.
"KY berkomitmen terus mendukung berbagai pembenahan yang dilakukan MA dalam mencegah korupsi serta mewujudkan peradilan yang bersih dan mandiri," ujarnya.
Baca juga: KY: Hanya 52,12 persen pengadilan memenuhi pengamanan SDM
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
