"Surat resmi sudah kami layangkan kemarin, ini berdasarkan aspirasi masyarakat dan pengamatan langsung di lapangan," kata Fadhil Rahmi, di Banda Aceh, Jumat.
Permintaan penambahan kuota BBM kepada BPH Migas tersebut tertuang dalam surat bernomor 02/B-2/DPD-ACEH/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023.
Sebelum melayangkan surat resmi, ia juga telah meminta Pemerintah Pusat untuk memberi perhatian khusus kepada Aceh terkait permasalahan kelangkaan dan antrean panjang BBM subsidi di Aceh saat ini.
Fadhil menyampaikan, kelangkaan BBM subsidi di Aceh telah mengakibatkan antrean panjang setiap harinya, maka sesuai dengan kewenangannya, ia meminta BPH Migas untuk mengkaji/menambah kuota jenis BBM tertentu (JBT) bersubsidi solar dan pertalite untuk wilayah Aceh.
Fadhil menuturkan, kondisi antrean panjang pengisian BBM subsidi di Aceh sudah dimulai sejak akhir 2022 laku hingga awal Januari 2023 ini, dan belum ada solusi konkrit dari pemerintah.
Sangat ironis, lanjut Fadhil, ketika Aceh sebagai daerah yang juga penghasil minyak, tetapi kebutuhan BBM untuk masyarakatnya belum terpenuhi secara baik. Bahkan, kondisi ini sudah terjadi hampir setengah tahun.
"Karena itu saya berharap semoga BPH Migas dapat menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan," demikian Fadhil Rahmi.
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023
