Sakti Wahyu: Pagu alokasi anggaran 2023 sebesar Rp6,29 triliun

 

"Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian Lembaga 2023, pagu anggaran KKP terkena automatic adjustment sebesar Rp468,17 miliar sehingga pagu efektif KKP sebesar Rp6,29 triliun," ujarnya dalam rapat kerja dengan DPR Komisi IV yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

 

Semula, alokasi anggaran KKP 2023 sebesar Rp 6,76 triliun yang terdiri atas rupiah murni sebesar Rp6,46 triliun, pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp77,15 miliar, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp160,55 miliar, serta badan layanan umum (BLU) sebesar Rp72,47 miliar.

Baca juga: Menteri Trenggono tampung aspirasi soal PNBP pascaproduksi

 

Sementara itu, dengan pagu yang diterima KKP, Sakti mengatakan bakal menyalurkan dana bantuan bagi masyarakat melalui 7 unit eselon Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebesar Rp128,5 miliar, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Rp5,5 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Rp11,8 miliar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp251,2 miliar, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rp53,5 miliar.

 

Selanjutnya, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rp12,9 miliar, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Rp 24,7 miliar, dan BLU LPMUKP sebesar Rp5,5 miliar.

Baca juga: Menteri Trenggono Tinjau Kesiapan Tambak Udang Modern Terbesar di Indonesia

Meski terkena automatic adjustment atau penyesuaian otomatis dalam pengelolaan anggaran, Menteri Sakti yakin hal tersebut tidak akan mengganggu pelaksanaan kegiatan prioritas untuk masyarakat.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, meski KKP terkena automatic adjustment, pihaknya meminta KKP melakukan langkah-langkah strategis, cermat, serta berkomitmen tidak mengubah, memotong alokasi anggaran 2023 yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan atau bantuan pemerintah.