KKP tawarkan investasi dari sisi hilir sektor kelautan perikanan

 

"Peluang hilirisasi perikanan begitu besar, artinya kalau tidak ikut terlibat bisa-bisa kita ketinggalan di 2029," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo di Jakarta, Selasa.

Budi memaparkan dari sisi permintaan, produk bermutu, bergizi dan bernilai tambah menjadi kata kunci yang kini dicari pasar. Karenanya, produk berlabel traceability atau dapat ditelusuri, ramah lingkungan, berkelanjutan, siap konsumsi, siap masak dan siap disajikan semakin diminati konsumen.

Budi melihat komoditas perikanan bisa diolah menjadi berbagai berbagai varian produk. Mulai dari bahan mentah yang bisa langsung dimasak, kemudian pengolahan pakan hewan ternak, produk kesehatan, kosmetik, hingga farmasi.

Dikatakannya, KKP juga telah merespons permintaan pasar dengan penyediaan bahan baku secara kontinyu dan sesuai standar baik jenis, ukuran hingga mutu. Budi menyontohkan sertifikasi Good Manufacturing Practice (GMP) misalnya, menunjukkan bahwa industri pengolahan menerapkan praktek yang baik.

"Ini kita belum bicara bagaimana teman-teman di KKP juga peduli pada mutu sejak hulu misalnya dengan sertifikat CBIB, CPIB, dll," ujar Budi.

Budi memaparkan analisa daya saing lima komoditas prioritas yang meliputi udang dengan pasar global senilai 60,4 miliar dolar AS pada 2023, rumput laut 16,7 miliar dolar AS, tilapia 13,9 dolar AS dan kepiting-rajungan 879 miliar dolar AS serta lobster menyentuh 7,2 miliar dolar AS pada tahun yang sama.

Sementara market share Indonesia di pasar global mencapai 16,4 persen untuk rumput laut, lalu 9,7 persen untuk tilapia, dan 6,7 persen untuk udang pada 2022.

"Kepiting-rajungan kita baru 1,9 persen dan lobster hanya 0,5 persen. Tapi potensi kita ada untuk terus melakukan peningkatan," tutur Budi.

Karenanya, guna meningkatkan minat investasi di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif, di antaranya tax allowance berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) dari nilai investasi atau 5 persen per tahun selama 6 tahun. Lalu investment allowance berupa pengurangan laba bersih sebesar 60 persen dari total nilai investasi untuk 6 tahun atau 10 persen setiap tahun.

Budi memastikan jajarannya juga siap mendampingi para pelaku usaha agar bisa mengakses insentif tersebut.