DPRD DKI minta adanya skala prioritas dalam pemberian hibah

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Thopaz Nugraha meminta adanya skala prioritas  dalam pemberian hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan manfaat kepada masyarakat.

Thopaz menyoroti hibah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta untuk pengadaan kendaraan dinas operasional (KDO) berupa mobil Land Cruiser bagi pejabat Kodam Jaya yang dinilai belum menjadi prioritas.

"Provinsi kita masih butuh yang banyak, kenapa memberi kendaraan KDO mobil Land Cruiser? Apa urusannya kita ngasih duit buat belikan mereka Land Cruiser?," kata Thopaz di Jakarta, Selasa.

Seharusnya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan skala prioritas, semisal hibah untuk pembelian perahu karet dari pihak yang sering terlibat penanggulangan bencana.

"Sementara ini, masyarakat teriaknya ke kita, kok ada hibah Rp11 miliar untuk pembelian kendaraan operasional, itu bukan tidak benar, tapi kurang tepat. Sebenarnya  sah-sah saja dilakukan, tapi untuk  nomor tiga atau empat lah skala prioritasnya," ucap Thopaz.

Thopaz merasa kecolongan karena anggaran hibah lolos dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2023, sehingga anggaran tersebut tak bisa dialihkan untuk kegiatan lain.

"Nggak bisa (dialihkan), jika tidak dipakai di-SILPA, dikembalikan ke kas daerah dan lain-lain, enggak bisa dialihkan. Bahasanya, sedikitnya kita kecolonganlah," ucapnya.

Karena itu, ke depannya ia mendesak agar RKPD hibah ditentukan Pemprov DKI bersama anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.

"Kami berharap, hibah itu kan bukan kebutuhan primer maupun sekunder Satpol PP. Ini bicara mutual benefit, dan bicara kita mampu atau tidak. Jadi penentuan RKPD hibah saya rasa wajib melibatkan kita Komisi A," tuturnya.

Seperti diketahui, Satpol PP DKI Jakarta mengalokasikan hibah untuk dua instansi, yaitu Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1. Total hibah yang dianggarkan Rp23 miliar.

Rincian anggaran hibah itu disampaikan oleh Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin dalam rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa ini. Arifin menjelaskan anggaran hibah itu diperuntukkan buat pengadaan kendaraan dinas hingga peralatan antihuru-hara.

"Beberapa yang diajukan oleh Kodam Jaya yaitu pengadaan kendaraan dinas, jadi beberapa yang masuk dalam hibah tahun ini. Kedua adalah dari Marinir Pasmar 1. Besarannya Rp 12 miliar sekian, kebutuhannya adalah yang berkaitan dengan perlengkapan huru-hara," kata Arifin.

Dalam dokumen paparan yang ditampilkan dalam rapat kerja Komisi A, rincian anggaran untuk dua instansi yaitu Kodam Jaya sebesar Rp11 miliar dan Korps Marinir Pasmar 1 sebesar Rp12,19 miliar.

Dana hibah Rp11 miliar Kodam Jaya rencananya diperuntukkan buat mengadakan sejumlah kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya, yaitu satu unit mobil Land Cruiser, satu unit mobil Prado, dua unit mobil Fortuner, serta enam unit mobil Innova.

Sementara itu, dana hibah Rp12,19 miliar untuk Korps Marinir Pasmar 1 rencananya digunakan untuk membeli peralatan perlengkapan antihuru-hara dengan rincian sebagai berikut:
- 400 buah helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, full face gas masker;

- 800 buah canister;

- 800 pasang sarung tangan PHH, 20 buah megafon;

- 5 unit kendaraan taktis PHH 4x4 double cabin;

- 1 unit Kendaraan komandan 4x4 komandan;

- 1 unit Kendaraan komandan 4x4 wakil komandan.
Baca juga: Satpol PP DKI anggarkan hibah kendaraan dinas mewah untuk Kodam Jaya
Baca juga: Pakar transportasi nilai tepat hibah jalan nasional kepada DKI
Baca juga: Anggota DPRD minta DKI optimalkan pajak sehubungan hibah aset jalan