Pangdam Jaya berharap Pemprov DKI kabulkan hibah perlengkapan PHH

Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabulkan pengajuan dana hibah untuk perlengkapan Penanggulangan Huru-Hara (PHH).

"Proposalnya sudah diajukan kepada Pemprov DKI Jakarta bersamaan dengan pengajuan hibah kendaraan dinas operasional," kata Untung kepada wartawan di Makodam Jaya, Jakarta Timur, Kamis.

Anggaran yang diajukan untuk pengadaan perlengkapan PHH itu mencapai Rp99 miliar untuk sekitar 2.000 alat, mulai dari helm, tameng dan lainnya.

Menurut Untung, perlengkapan PHH itu sangat dibutuhkan untuk pengamanan Pemilu pada 2024 mengingat akan tetapi aksi unjuk rasa di Ibu Kota.

"Tapi itu belum dikabulkan. Padahal itu sangat dibutuhkan oleh kita. Agar kita tidak melakukan kekerasan yang berlebihan kalau kita ada tameng," katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan hibah sebesar Rp23,19 miliar kepada TNI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Baca juga: Kodam Jaya minta dana hibah kendaraan ke Pemprov DKI Rp54 miliar

Anggaran hibah itu masuk pos anggaran Satpol PP DKI Jakarta. Secara umum, total anggaran Satpol PP dalam APBD 2023 mencapai Rp1,04 triliun.

Total anggaran hibah Rp23,19 miliar diberikan kepada Kodam Jaya dan Korps Marinir Pasmar 1.

Untuk Kodam Jaya, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp11 miliar. Anggaran hibah itu diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan dinas pejabat Kodam Jaya.

Kendaraan dinas yang tercantum dalam pemaparan, yakni Land Cruiser satu unit, Prado satu unit, Fortuner satu unit dan Innova enam unit. Sedangkan untuk Korps Marinir Pasmar 1, dialokasikan anggaran hibah sebesar Rp12,19 miliar.

Peruntukan hibah tersebut adalah untuk pengadaan peralatan perlengkapan huru-hara. Di antaranya adalah helm, sarung helm, tameng, rompi, tongkat pentungan, hingga "full face" masker.

Lalu untuk pengadaan canister, sarung tangan, megaphone, kendaraan taktis, kendaraan komandan dan kendaraan wakil komandan.