Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste Michiko Miyamoto mengatakan panduan GEDSI pertama di Indonesia itu dikembangkan melalui serangkaian studi literatur dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan mahasiswa, instruktur, dan staf administrasi dari empat politeknik di empat provinsi.
Keempat politeknik itu adalah Politeknik Negeri Batam, Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Politeknik Negeri Manado, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
Michiko mengatakan bahwa panduan dan manual pelatihan GEDSI itu merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pendidikan maupun tempat kerja yang nyaman dan bebas dari pelecehan dan kekerasan seksual.
“Ketika kita bekerja, tentunya tujuannya adalah mendapat penghasilan, penghasilan yang cukup untuk Anda dan keluarga. Ini menjadi salah satu isu yang muncul ketika kami mendiskusikan GEDSI. Tapi ada isu lain yang cukup banyak terjadi, terutama di kalangan anak muda,” kata dia.
“Ketika saya bertanya kepada mereka apa pentingnya panduan ini, mereka mengatakan bahwa mereka ingin bisa bekerja dan tetap dihargai, dihormati dan merasa aman bebas dari rasa khawatir,” katanya.
Panduan GEDSI merupakan bagian dari program Skills for Prosperty (SfP) di Indonesia, yang didanai oleh pemerintah Inggris.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengatakan bahwa GEDSI selama ini menjadi aspek fundamental di Inggris untuk menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat.
Inisiatif panduan GEDSI di Indonesia, kata dia, merupakan komitmen berkelanjutan dari pemerintah Inggris untuk mempromosikan kesetaraan dalam pendidikan, khususnya memprioritaskan akses bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang dibutuhkan.
“Kami terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan institusi pendidikan dan dunia kerja aman untuk anak-anak muda dan para pekerja,” ucap Jenkins.
“Inggris dan Indonesia pasti sama-sama tahu bahwa cara agar masyarakat kita berkembang, kita harus memastikan semua elemen masyarakat memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan dapat melakukannya di lingkungan yang aman,” katanya.
Panduan GEDSI itu juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 5 tentang "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan".
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Valerie Julliand mengatakan bahwa kesetaraan gender dan inklusi sosial, terutama di lingkungan pendidikan, bukan hanya sekadar angan-angan, tetapi harus benar-benar diimplementasikan.
“Apabila kita bisa bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip GEDSI, masyarakat kita pasti bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan bermartabat. Ini wajib kita upayakan, oleh karena itu, kita perlu pedoman, undang-undang dan aturan guna mencapai itu semua,” ujar Julliand.
Baca juga: ILO: Pertumbuhan pekerjaan global akan berkurang setengahnya tahun ini
Baca juga: Pertemuan ILO tegaskan upaya capai keadilan sosial, pekerjaan layak
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
