Adapun provinsi yang mencatat angka inflasi di atas nasional yang sebesar 5,51 persen persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) pada 2022 antara lain Jawa Barat sebesar 6,04 (yoy), Bengkulu 5,99 persen (yoy), Kalimantan Barat 6,3 persen (yoy), Sulawesi Tengah 5,97 persen (yoy), dan Maluku 6,28 persen (yoy).
"Terutama untuk daerah-daerah yang sedang mengalami defisit komoditas seperti beras, bawang, cabai merah, hingga ayam. Mereka bisa melakukan penanaman ataupun beternak sendiri agar tidak harus mengimpor dari daerah lain," ucap Tauhid dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan pada tahun 2022 setidaknya terdapat 18 provinsi (52,9 persen) di Indonesia yang mengalami defisit beras, 24 provinsi (70,6 persen) yang mengalami defisit bawang, 5 provinsi yang mengalami defisit cabai merah, serta 7 provinsi (20,6) persen daerah mengalami defisit daging ayam.
Peningkatan produksi pangan lokal dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui gerakan menanam komoditas tertentu, dukungan benih bermutu dan ketersediaan pupuk, pendampingan petani, serta akses ke pembiayaan dan kredit usaha rakyat (KUR).
Langkah tersebut juga bisa dilakukan melalui pengembangan kemitraan dengan lembaga terkait pembiayaan, pembelian, dan logistik, serta teknologi budidaya dan food losses 20 persen sampai 30 persen pada panen, pengangkutan, pengepakan, dan lain-lain.
Selain produksi pangan lokal, Tauhid menambahkan, efektivitas operasi pasar pun harus ditingkatkan dengan volume operasi pasar sesuai kebutuhan, memilah komoditas pilihan seperti cabai merah, telur ayam, daging ayam, dan beras, manajemen pemantauan dini pada pasar tradisional, serta membatasi gerak spekulan, penimbunan, dan permainan harga.
Pengeluaran aturan kewenangan yang lebih tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur komoditas pemicu inflasi turut diperlukan agar tidak ada kenaikan harga komoditas secara bersamaan sehingga menyebabkan inflasi yang cukup tinggi baik di daerah maupun secara nasional.
Pemangkasan rantai distribusi pangan juga diperlukan untuk mengatasi inflasi daerah, yaitu melalui Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan stok tersedia pada saat dibutuhkan, chanelling rantai distribusi dari luar provinsi langsung ke pedagang pengepul, serta koordinasi dan fasilitasi pedagang eceran untuk pengurangan beban kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dia melanjutkan, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam manajemen stok pangan pun penting untuk mengatasi inflasi daerah.
"Peran tersebut seperti pengembangan sistem logistik dan kelancaran arus barang ke seluruh daerah, inovasi jaminan pembelian produksi lokal dengan harga wajar, serta perbaikan tata kelola BUMD sendiri," tuturnya.
Reformasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), sambung Tauhid, menjadi salah satu langkah penting lainnya dalam mengatasi inflasi daerah, yaitu terutama reformasi di kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan dan evaluasi.
Baca juga: BI proyeksikan inflasi turun menjadi 3-4 persen di semester II 2023
Baca juga: Kemendagri: Pemda jangan ragu minta dukungan soal distribusi pangan
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
