Pemerintah yang berencana melakukan operasi pasar perlu melakukannya pada hari-hari krusial, jangan asal sehingga ada efektivitasJakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan pemerintah perlu memperhatikan pola belanja masyarakat dalam menentukan waktu operasi pasar Ramadhan agar intervensi harga pangan tepat sasaran.
“Pemerintah yang berencana melakukan operasi pasar perlu melakukannya pada hari-hari krusial, jangan asal sehingga ada efektivitas,” kata Eko saat diskusi publik Indef “Dinamika Lebaran dan Arah Ekonomi Prabowo-Gibran” di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kenaikan harga pada periode Ramadhan tidak terjadi setiap hari. Dia meyakini terdapat hari-hari khusus yang mengalami kenaikan harga pangan, seperti H-7, H-5, maupun H-3 menjelang Idul Fitri.
Di samping itu, juga ada kecenderungan sejumlah pasar tertentu yang memiliki jumlah pengunjung lebih banyak dibandingkan dengan pasar lainnya.
“Pada momen itulah sebenarnya intervensi harga pangan harus dilakukan,” ujar dia.
Diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan koordinasi dengan Polri untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan bahan pokok, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 Hijriah/Lebaran 2024.
Baca juga: Indef sarankan pemerintah awasi pemberian THR di swasta
Baca juga: Indef: Kemenangan Prabowo-Gibran gairahkan investasi di Indonesia
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat 2024 di Jakarta, Senin (25/3), Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan dukungan Polri tersebut di antaranya, menjaga situasi pasar pada periode puasa dan Lebaran 2024 tetap kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada para pelaku usaha bahan pokok.
Zulkifli menyampaikan, koordinasi dengan Kepolisian juga berupa pengawasan kelancaran distribusi bahan pokok termasuk minyak goreng rakyat dari gudang-gudang distributor ke pasar rakyat, dalam rangka mencegah kemungkinan aksi-aksi spekulasi/penimbunan yang akan merugikan masyarakat.
Selain itu, Kemendag juga meminta Polri untuk menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dan barang penting, khususnya pada periode pembatasan angkutan barang puasa dan Lebaran, dengan memberikan prioritas distribusi untuk angkutan yang mengangkut bahan pokok.
Dalam rakor, Zulkifli Hasan menyampaikan Kemendag telah bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia untuk terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga bahan pokok secara daring dan harian.
Pemantauan dilakukan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) di lebih dari 550 pasar rakyat yang tersebar di 503 kabupaten/kota di 38 provinsi seluruh Indonesia.
Baca juga: Kenaikan PPN 12 persen akan jadi yang tertinggi di Asia Tenggara
Baca juga: Indef: Kenaikan PPN 12 persen berpotensi hambat pertumbuhan ekonomi RI
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
