"Saya pastikan program pengentasan kemiskinan ini dapat bersifat langsung. Jadi, tidak dalam bentuk seminar atau pertemuan, melainkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh sasaran penduduk miskin, dan tersebar di beberapa perangkat daerah terkait," kata Harisson saat menanggapi isu di pusat tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, di Pontianak, Rabu.
Sebelumnya dikabarkan anggaran program kemiskinan yang mencapai hampir Rp500 triliun lebih banyak untuk kegiatan rapat hingga studi banding dan Menpan RB merasa penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo.
"Dalam program pengentasan kemiskinan tentunya Kalbar tidak mengikuti pusat, karena pusat ini lebih bersifat mencari kebijakan dan solusi dalam bentuk seminar, workshop yang mengundang peserta dari daerah, pakar atau ahli. Nah, hasilnya itulah yang dikirim ke Pemprov, maupun kabupaten/kota," tuturnya.
Baca juga: Menko PMK jelaskan soal dana penanggulangan kemiskinan Rp500 triliun
Baca juga: Dicoret dari data kemiskinan, puluhan warga Yogyakarta mengadu ke DPRD
Harisson mengambil contoh pada Dinas Pendidikan, ada program beasiswa untuk menggratiskan iuran sekolah di SMA sederajat negeri, dan ada juga bantuan perlengkapan sekolah, berupa seragam, buku, dan lainnya untuk masyarakat miskin.
Maka, dalam hal ini juga, bahwa Pemprov juga telah membangun fasilitas di RSUD Soedarso dengan sarana yang jauh lebih baik dan lengkap untuk melayani masyarakat.
"Itu termasuk masyarakat miskin. Kemudian kami juga mensubsidi warga penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS kesehatan," katanya.
Ia menjelaskan, Provinsi dengan angka kemiskinan terendah pertama adalah Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar 4,61 persen, kedua Kalimantan Tengah (Kalteng) 5,22 persen, ketiga Kalimantan Timur (Kaltim) 6,44 persen, keempat Kalbar 6,81 persen, dan peringkat terakhir Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar 6,86 persen.
Harisson mengatakan, walaupun Kalbar berada di peringkat keempat kemiskinan terendah, tetapi Pemprov tetap berupaya dengan maksimal untuk menyejahterakan masyarakat Kalbar dengan program-program yang ada.
"Intinya, kami akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Buktinya, di tahun 2022 lompatannya IPM kita cukup baik, yang saat ini 68,63 persen, artinya kita pasti bisa," katanya.*
Baca juga: Pemprov DKI sudah kucurkan 17 bansos untuk tekan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Menteri PAN-RB: Pemda tak harus sering ke Jakarta untuk bahas program
Pewarta: Rendra Oxtora dan Sucia Lucinda
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
